Intisari-Online.com - Sebelumnya sempat Korea Utara terungkap menggunakan mayat manusia untuk dijadikan pupuk tanaman.
Selain itu ternyata, Kim Jongun menuntut agar setiap warga yang berbadan sehat menghasilkan dan mengirimkan 100kg tinja per hari untuk mengatasi krisis pupuk yang menjadikan perekonomian negara menurun.
Mengingat berat total rata-rata kotoran manusia kurang dari 99kg per hari, pemerintah Korea Utara telah menambahkan bahwa siapa pun yang gagal harus menyerahkan kompos makanan seberat 300kg.
Diktator berusia 35 tahun itu mengumumkan upaya ini dalam pidatonya saat Tahun Baru 2019 lalu.
Dia juga menjelaskan bahwa kotoran manusia akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Korea Utara.
Penggunaan kotoran manusia sebagai pupuk sendiri sudah digunakan bahkan sejak era Yunani Kuno terdahulu.
Penduduk Yunani Kuno akan mengumpulkan kotoran Athena di waduk dan kemudian mengangkutnya ke lembah sungai Cephissus untuk menumbuhkan tanaman.
Fakta bahwa rata-rata orang menghasilkan 320 kg tinja dalam satu tahun membuat pendekatan Kim Jong-un tidak dapat dipertahankan.
Meskipun demikian, dia tentu saja tampak yakin tentang rencana tersebut selama pidato pidato berlangsung.
“Pihak berwenang di masing-masing daerah memberi tugas kepada pabrik, lembaga, dan kelompok warga dengan memberikan tanda kutip produksi untuk setiap individu,” kata sumber DPRK.
“Mereka menuntut agar setiap orang menghasilkan 100 kg kotoran manusia per hari, atau sekitar 3 ton per bulan.
Tapi bagaimana mungkin satu orang bisa menghasilkan 3 ton kotoran manusia dan mengirimkannya?”
"Kebanyakan orang tidak dapat (membuat atau mengumpulkan) 100kg per hari, sehingga mereka akhirnya memberikan apa yang mereka anggap cukup," kata sumber itu.
“Kuota karenanya tidak ada artinya. (Kuota) sama di kota dan desa karena kuota berlaku untuk semua orang secara merata. Ketika pabrik pakaian dan makanan kota (beroperasi dengan kapasitas penuh), pekerja akan mencoba segala cara untuk mengisi permintaan kuota.”
Sumber menambahkan bahwa warga juga dapat membayar biaya tunai, atau membeli pupuk dari pedagang untuk memenuhi tuntutan harian itu.
Kebijakan Kim Jong-un itu dengan cepat mengundang kebencian di Korea Utara dari semua pihak.
Sementara pihak berwenang berusaha membujuk warga untuk melakukan upaya dan berkontribusi pada gerakan negara, kesia-siaan semata dalam upaya ini adalah memalingkan kepala dan kehilangan dukungan.
"Orang-orang marah, mengkritik rezim karena (sengaja menetapkan kuota sangat tinggi) untuk memaksa orang membayar uang tunai, kemudian mengklaim itu untuk produksi pertanian," kata sumber itu.
Pada akhirnya, Republik Rakyat Demokratik Korea tampaknya mencari solusi.
Dalam ekonomi yang penuh dengan sanksi, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan taruhan, dan menuntut lebih dari sebelumnya dari warganya. (Muflika Nur Fuaddah)