Pasca-reformasi
Tragedi banjir besar Jakarta pada Februari 2002 membuat 365.000 keluarga mengungsi. Sebanyak 32 jiwa meninggal dunia.
Harian Kompas menuliskan, empat bulan berselang, delapan petinggi negara bertemu untuk membentuk Program Penanganan Banjir Jakarta.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Kimpraswil Soenarno, Mendagri Hari Sabarno, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Negara PPN/Ketua Beppenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jabar R. Nuriana dan Gubernur Banten H. Djoko Munandar.
Program jangka panjang direncanakan, anggaran Rp 11 triliun disiagakan. Namun, rencana itu menguap lantaran semua pihak sibuk menjelang Pemilihan Umum 2004.
Era Jokowi-Ahok
Sepuluh tahun kemudian, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, yang memimpin Ibu Kota pada 2012, melakukan upaya mengurangi dampak banjir.
Upaya itu di antaranya dengan pelebaran dan pengerukan kali, sungai, waduk, menggunakan alat berat. Sementara, saat Ahok menggantikan Jokowi, dia menambahkan beberapa upaya penanganan.
Selain menyiagakan tanggul pencegah banjir, juga menyiagakan beberapa pompa untuk mengalirkan air sebelum banjir datang.
Dikutip dari data BPBD Jakarta, ada tren penurunan wilayah terdampak dan titik banjir dari 2014 hingga 2017.
Angka wilayah kelurahan terdampak pada 2014 sebanyak 132 kelurahan, kemudian berturut-turut pada 2015 (139 kelurahan); 2016 (117); 2017 (113), dan 2018 (63).
Sementara, titik banjir sebanyak 688 RW di 2014, sempat naik 702 di 2015, dan turun menjadi 460 di 2016, 375 RW di 2017, dan 217 di 2018.
Jumlah pengungsi pada 2014 (167.727 orang); 2015 (45.813 orang); 2016 (7.760 orang); 2017 (9100 orang), dan 2018 (15.627 orang).