Beda Cara Pemilihan Menteri ala Jokowi vs Soeharto: Jokowi Tak Libatkan KPK, Soeharto Sampai Libatkan Intelijen

Intisari-Online.com - Presiden Jokowi dikabarkan tak libatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri untuk periode 2019-2014.

Masinton Pasaribu, Politisi PDI Perjuangan pun ikut berkomentar.

Dia mengatakan bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Dilansir dari Kompas.com, Masinton mengatakan, Jokowi selaku presiden tentu memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak calon-calon menteri untuk diangkatnya.

Baca Juga: Tak Bisa Buang Air Besar, Sapi Ini Jalani Operasi Bedah Selama 5 Jam, Dalam Tubuhnya Ditemukan 52 Kg Sampah Plastik Bahkan Jarum!

"Jadi, secara formal tidak ada masalah kalau Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan bersedia membantu jika diminta, begitu juga KPK.

Selanjutnya, Masinton menilai, pada tahun 2014 Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menelusuri calon-calon menteri yang akan diambilnya.

Baca Juga: Kisah Wanita Asal Jayapura yang Seluruh Wajahnya Ditumbuhi Tumor, Kerap Merasa Malu hingga Dilempari Batu oleh Anak-anak