Find Us On Social Media :

'Kami Menteri Keuangan, bukan Menteri Keuangan Kesehatan', Saat Sri Mulyani Marah karena Sering Dituduh Ini Soal BPJS Kesehatan

By Ade S, Rabu, 21 Agustus 2019 | 19:17 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Februari 2019 tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

Intisari-Online.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutarakan kekesalannya karena selama ini kerap disalahkan atas kondisi BPJS Kesehatan.

Menurut Sri Mulyani, pada dasarnya masalah defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan bukanlah tanggung jawab Menteri Keuangan.

Sri Mulyani mengaku heran, lantaran pemerintah khususnya Kementerian Keuangan kerap kali menjadi pihak yang disalahkan saat ada banyak rumah sakit dan penyedia fasilitas kesehatan lainnya menagih penggantian biaya.

Baca Juga: Ungkap Hasil Audit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Sebut Banyak Perusahaan Lakukan Kecurangan untuk Memangkas Iuran, Dua Cara Ini Paling Sering Digunakan

“Semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan,” tutur dia saat menghadiri Rapat Kerja di Komisi XI, Rabu (21/8).

"Tapi kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan."

Padahal, kata Sri Mulyani, tanggung jawab Kementerian Keuangan ialah menyediakan anggaran untuk bantuan iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI) maupun pekerja penerima upah (PPU) pemerintah yang selama ini telah dipenuhi secara tepat waktu, bahkan lebih cepat dari seharusnya.

Baca Juga: Jika Disetujui, Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 akan Melonjak 50 Persen dari Rp80 Ribu Menjadi Rp120 Ribu