Intisari-Online.com - Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk melakukan tukar guling aset demi memperoleh tambahan dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota.
Dengan beberapa pilihan skema tukar guling terhadap aset-aset yang berada di Jakarta tersebut, pemerintah berharap bisa memperoleh tambahan dana sebesar Rp150 triliun.
Jumlah tersebut, menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dapat menambal kebutuhan dana yang sangat besar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, " kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8).
"Maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru."
"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.
Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.
Adapun skema tukar guling yang ditawarkan antara lain dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.
Baca Juga: Kepala Bappenas: Kalimantan Akan Jadi Ibu Kota Baru, Provinsinya Menyusul
Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture).
Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.
Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.
Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.
"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun," ungkap dia.
"Artinya kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN."
Selain APBN, Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.
Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Baca Juga: Menengok Rishikesh, Ibu Kota Yoga Dunia di Kaki Pegunungan Himalaya
Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.
“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.
Artikel ini sudah tayang di Kontan.Co.Id dengan judul "Bangun ibukota baru, pemerintah akan tukar guling aset di Jakarta".