Intisari-Online.com -Wacana untuk memindahkan Ibukota Jakarta ke daerah lain di luar pulau Jawa sebenarnya bukan merupakan langkah yang mudah.
Perpindahan Ibukota Indonesia ke daerah lain merupakan rencana jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap karena daerah pengganti ibukota sudah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
(Baca juga:Indonesia Baru Rencana, 7 Negara Ini Sudah Memindahkan Ibukota Negara Mereka. Apa Alasannya?)
Ada dua alasan utama kenapa Ibukota harus pindah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Ibukota harus pindah dalam jangka pendekjika dalam kondisi darurat seperti peperangan atau bencana alam.
Perpindahan Ibukota dalam jangka pendek pun harus melihat daerah pengganti sudah siap dan mampu menerima sebagai pengganti atau belum.
Sebagai contoh pada 4 Januari 1946, Ibukota RI di Jakarta pernah pindah ke Yogyakarta, karena Jakarta sudah hampir jatuh ke tangan kolonial Belanda.
Saat itu dipilihnya Yogyakarta sebagai pengganti Ibukoa oleh Presiden Soekarno dengan pertimbangan yang matang.
Yogyakarta yang juga merupakan kerajaan, sudah memiliki pengalaman dalam memimpin sutau wilayah dan juga merupakan daerah yang paiing pertama mengakui kemerdekaan RI yang diplokamasikan pada 17 Agustus 1945.
Dengan pengalaman yang berdasar kondisi darurat itu, misalnya Jakarta sudah dalam darurat macet dan polusi sehingga Presiden Joko Widodo memilih berkantor di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, maka jika Ibukota akan pindah dalam jangka pendek harus bisa pindah ke daerah yang representatif.
Tapi jika wacana pindah Ibukota Jakarta merupakan jangka panjang, masih banyak daerah yang bisa dipilih.
Yang jelas kepindahan Ibukota juga terkait masalah keamanan, infrastruktur yang bersifat internasional, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
(Baca juga:Tidak Perlu Jauh-jauh ke Kalimantan Bila Ingin Berbuka Puasa dengan Soto Banjar, di Jakarta pun Ada)
Khusus untuk masalah keamanan, maka jika Ibukota Jakarta pindah Markas Besar TNI juga harus pindah untuk memudahkan koordinasi.
Pasalnya sebuah Ibukota harus didukung oleh garnisun keamanan yang meyangkut kekuatan darat, laut, dan udara, yang selalu melekat, dan senantiasa siaga untuk menjaga keamanan Ibukota.