Mengapa Pemilu 1955 Dianggap sebagai Salah Satu Pencapaian Terbesar Kabinet Ali Sastroamidjojo I?

Artikel ini tentangmengapa Pemilu 1955 dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Ketika berbicara tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I tak lengkap rasanya tak membahas keberhasilan kabinet ini mempersiapkan pemilu pertama, Pemilu 1955.

Artikel ini akan membahas tentang mengapa Pemilu 1955 dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Bagaimana cerita lengkapnya?

Baca Juga: Prestasi Gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I: Menjembatani Indonesia di Era Pasca Kolonial

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I memiliki sebutan lain, yaitu Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamijoyo-Wongsonegoro-Zainul Arifin. Seperti apa susunan kabinetnya?

- Menteri Luar Negeri: R. Sunarjo

- Menteri Dalam Negeri: Hazairin

- Menteri Perekonomian: Iskaq Tjokrohadisurjo

- Menteri Keuangan: Ong Eng Die

- Menteri Pertahanan: Iwa Kusumasumantri

- Menteri Kehakiman: Djody Gondokusumo

- Menteri Penerangan: F.L. Tobing

- Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso (berhenti 29 September 1953) dan Rooseno (diangkat 29 September 1953)

- Menteri Pekerjaan Umum: Rooseno (berhenti 12 Oktober 1953) dan Mohammad Hasan (diangkat 12 Oktober 1953)

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Yamin

- Menteri Perburuhan: S.M. Abidin

- Menteri Pertanian: Sadjarwo

- Menteri Agama: Masjkur

- Menteri Kesehatan: F.L. Tobing dan Lie Kiat Teng (Mohammad Ali)

- Menteri Sosial: Pandji Suroso

- Menteri Negara Kesejahteraan Umum: Sudibjo, Wongsonegoro, dan Siradjuddin Abbas

- Menteri Negara Urusan Agraria: Mohammad Hanafiah

Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I ada empat:

- Dalam negeri

Keamanan:

1. Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.

2. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara.

Pemilihan Umum:

Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR

Kemakmuran dan Keuangan:

1. Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.

2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.

3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.

4. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.

Organisasi Negara:

1. Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah.

2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.

3. Memberantas korupsi dan birokrasi

Perburuhan:

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

Perundang-undangan:

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

- Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

- Politik Luar Negeri

1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.

2. Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa.

3. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara.

- Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I memimpin, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk. Merosotnya perekonomian di Indonesia diakibatkan oleh adanya kasus korupsi serta inflasi yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I memimpin.

Karena merasa masalah ini akan sulit ditangani oleh kabinet tersebut, Partai NU (Nahdlatul Ulama) pun menarik para menterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Ditariknya para menteri Partai NU ini membuat partai-partai lainnya juga ikut melakukan hal yang sama.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden pada 24 Juli 1955. Bubarnya kabinet ini kemudian diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap atas mandat dari Moh. Hatta yang diberikan kepada Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi.

Pemilu 1995 sebagai pencapaian terbesar Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Pelaksanaan Pemilu 1955 memang terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Meski begitu, semua perencanaan dan persiapan dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Tapi sayang, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri sehingga saat pemungutan suara kepala pemerintahan sudah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Menurut bukuA History of Modern Indonesia since 1200 (2008) karya MC Ricklefs, menurut UU No 7 Tahun 1953 pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara.

Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya.

Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimun enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DOR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk Konstituante.

Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Berdasarkan sistem perwakilan proporsional, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya 15 karena Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda.

Pendaftaran untuk mengikuti Pemilu 1955 dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa.

Dari data tersebut, sebanyak 87,65 persen atau 37.875.229 jiwa yang menggunakan hak suaranya. Pada waktu itu, anggota TNI dan Polri boleh ikut memberikan hak suaranya, berbeda dengan pemilu saat ini.

Pada pelaksaan pemilu pertama terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu pertama tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu:

- Gelombang pertama

Memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

- Gelombang kedua

Untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu 1955 memakan biaya Rp 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis, seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan Konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan dua tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur.

Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilihan umum dapat berjalan fokus. Banyak pakar yang menilai bahwa Pemilu 1955 kekuatan partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu.

Menurut situs resmi Komisi Pemilihan Umum, hasil pemilu juga terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

- Hasil pemilu tahap I Hasil

Pemilu 1955 tahap I diikuti 172 kontestanm namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. Empat partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3 persen, Masyumi 20,9 persen, Nahdlatul Ulama 18,4 persen, dan Partai Komunis Indonesia 15,4 persen.

Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat enam anggota parlemen mewakili Tionghoa dan enam lagi mewakili Eropa. Dengan demikian total anggota DPR hasil Pemilu 1955 sebanyak 272 orang.

- Hasil pemilu tahap II

Jumlah kursi anggotya Konstituante sebanyak 520, namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi.

Hasil pemilihan anggota Konstituante menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi, sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR.

Begitulah artikel tentangmengapa Pemilu 1955 dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: Hal-hal yang Belum Diceritakan tentang Betapa Repotnya Menyiapkan Pemilu Pertama di Indonesia

Artikel Terkait