Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-online.com -Di persada Nusantara yang membentang luas, terhampar zamrud khatulistiwa dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya.
Di tanah yang diberkati ini, berdiam berbagai suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan keyakinan yang beraneka ragam.
Indonesia, negeri yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah filosofi luhur yang mengajarkan tentang kesatuan dalam keberagaman.
Namun, perjalanan bangsa ini tidak selalu mulus.
Arus zaman kerap kali menggoyahkan bahtera persatuan, menguji keteguhan dalam merangkul perbedaan.
Konflik dan perpecahan seakan menjadi bayang-bayang yang menghantui, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di tengah tantangan yang menghadang, UUD 1945 berdiri kokoh sebagai landasan konstitusional, menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi samudra kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di dalamnya terpatri nilai-nilai luhur yang menjadi pilar kebangsaan, menuntun langkah menuju cita-cita bersama.
Salah satu amanat konstitusi yang relevan dengan keberagaman termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:
"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 1 Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."
Pasal ini merupakan perwujudan komitmen bangsa Indonesia dalam menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Nusantara.
Ia menjadi payung hukum bagi eksistensi masyarakat adat, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kearifan lokal.
Masyarakat Adat, Jati Diri Bangsa yang Luhur
Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan tata nilai dan aturan adat yang diwariskan secara turun temurun.
Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhur, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui sejak zaman kolonial.
Namun, pengakuan tersebut seringkali hanya bersifat formalitas, tanpa diiringi dengan perlindungan dan penghormatan yang nyata.
Bahkan, pada masa Orde Baru, masyarakat adat kerap kali terpinggirkan, hak-haknya dirampas atas nama pembangunan.
Reformasi 1998 membawa angin segar bagi masyarakat adat.
Amandemen UUD 1945 memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
Pasal 18B ayat (2) menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.
Pilar Kebangsaan, merupakan Fondasi Kokoh NKRI
ntuk memahami esensi pilar kebangsaan dalam konteks keberagaman, kita perlu menilik lebih dalam makna dari setiap pilar yang menjadi fondasi NKRI:
Pancasila: Ideologi negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menghargai dan mengelola keberagaman.
"Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk bersatu padu, merangkul perbedaan, dan membangun persaudaraan antar sesama anak bangsa." (Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
UUD 1945: Konstitusi negara yang menjadi sumber hukum tertinggi. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak untuk hidup, beragama, dan mengembangkan budaya.
Pasal 18B ayat (2) merupakan salah satu contoh bagaimana UUD 1945 melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari keberagaman bangsa.
"UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia." Sumber: MPR RI
NKRI: Bentuk negara kesatuan yang mempersatukan seluruh wilayah dan rakyat Indonesia. NKRI merupakan harga mati yang harus dijaga dan dipertahankan.
Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan kekayaan NKRI yang harus dirawat dan dilestarikan.
"NKRI adalah rumah kita bersama, tempat di mana kita hidup berdampingan dalam harmoni, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya." Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bhinneka Tunggal Ika: Semboyan negara yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, dan melihatnya sebagai kekuatan untuk membangun bangsa.
"Bhinneka Tunggal Ika merupakan perekat bangsa, yang menyatukan kita dalam bingkai persatuan dan kesatuan." Sumber: Kementerian Sekretariat Negara.
Memahami Keberagaman melalui Pilar Kebangsaan
Pilar kebangsaan merupakan fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia dalam memahami dan mengelola keberagaman.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika memberikan pedoman bagi kita untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana pilar kebangsaan diimplementasikan dalam konteks keberagaman.
Pasal ini menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.
Dengan memahami esensi pilar kebangsaan, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya menghargai dan melindungi keberagaman.
Keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri dan lestarikan.
Mengaktualisasikan Nilai-nilai Pilar Kebangsaan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai pilar kebangsaan dengan cara:
Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.
Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
Melestarikan budaya dan kearifan lokal.
Dengan mengamalkan nilai-nilai pilar kebangsaan, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Keberagaman akan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan bangsa, bukan menjadi sumber perpecahan.
Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan jaga.
Pilar kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia dalam memahami dan mengelola keberagaman.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana pilar kebangsaan diimplementasikan dalam konteks keberagaman.
Pasal ini menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.
Dengan memahami esensi pilar kebangsaan, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya menghargai dan melindungi keberagaman.
Keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri dan lestarikan.
Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Sumber:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Situs web MPR RI (www.mpr.go.id)
Situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (www.kemdikbud.go.id)
Situs web Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)
*
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---