Sejarah Singkat Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila

Artikel ini tentang sejarah singkat demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila. Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Sejak tahun pertama merdeka, Indonesia sudah memutuskan untuk menjadi negara demokrasi. Apa jenis demokrasi yang dianut, itu urusan sejarah yang menjelaskan.

Inilah sejarah singkat demokrasi di Indonesia, dari liberal hingga Pancasila.

Ide demokrasi sejatinya sudah masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-20, ketika itu Belanda masih berkuasa. Ide itu terutama masuk lewat mereka yang mencium aroma pendidikan kolonial, baik yang ada di dalam negeri Hindia Belanda atau yang di negeri Belanda.

Ide demokrasi masuk berbarengan dengan ide-ide nasionalisme dan kemudian menjadi tulang punggung gerakan kebangkitan nasional yang puncaknya terjadi pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Dan sejak tahun pertama merdeka, Indonesia sudah memutuskan untuk menjadi negara demokrasi. Dimulai dari Demokrasi Liberal atau Parlementer, lalu Demokrasi Terpimpin, hingga Demokrasi Pancasila (Orde Baru dan Pasca-Orde Baru).

Pada era Demokrasi Parlementer, pemilihan umum pertama diadakan, persisnya tahun 1955. Ada lebih adri 30 partai yang ikut dalam pemilu pertama itu. Dalam pemilu pertama itu, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang jadi jawaranya.

Pada 10 tahun pertama pascamerdeka, Indonesia tentu belum negara yang baik-baik saja. Masih banyak gonjang-ganjing yang terjadi di sana-sini, gangguan baik dari luar negeri maupun dalam negeri seolah tak mau berhenti.

Lalu pada 1959,Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Ini menandai fase peralihan dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden, dan kontrol pemerintah terhadap aspek kehidupan sosial dan politik semakin ketat. Dalam praktiknya, sistem ini ada bau-bau otoriter-nya.

Sukarno dan Orde Lama tumbang, tumbang juga sistem Demokrasi Terpimpin. Naiknya Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia menandai lahirnya Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasilanya.

Karena memakai kata Pancasila, maunya sistem ini berjalanberlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang adil dan beradab. Tapi selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan Orde Baru dan Demokrasi Pancasila-nya justru cenderung mengekang kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Soeharto dan Orde Baru lalu tumbang pada 1998. Ini adalah Era Reformasi kata-kata orang. Pada masa ini demokrasi coba diupayakan sebagaimana pengertiannya. Kondisi perpolitikan pun semakin terbuka dan lahir banyak partai baru. Pada era jugapemilihan umum diadakan secara lebih demokratis, dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Fase-fase demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Setelah merdeka, Indonesia awalnya menganut sistem demokrasi parlementer. Pada 3 November 1945, kabinet pertama yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir dibentuk. Namun, sistem ini mengalami kesulitan dalam stabilitas politik, yang berujung pada Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri fase ini.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah dekrit tersebut, Soekarno mengumumkan era Demokrasi Terpimpin, di mana UUD 1945 kembali diterapkan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960. Namun, fase ini berakhir dengan peristiwa G30S pada 1965, yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan.

3. Demokrasi Pancasila (Orde Baru) (1966-1998)

Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Dalam periode ini, sistem pemerintahan dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto ditandai oleh otoritarianisme, korupsi, dan kolusi, yang mengakibatkan pengekangan kebebasan politik.

4. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang)

Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah pengunduran diri Soeharto. Fase ini ditandai dengan pengembalian kepada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, kebebasan pers, serta desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat institusi demokrasi dan melindungi hak asasi manusia.

Kenapa Indonesia memilih sebagai negara demokrasi?

Ada beberapa alasan kenapa Indonesia memilih menjadi negara demokrasi, sebagaimana dikutip dari Gramedia.com.

1. Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili suara mereka dalam pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Menegakkan Hak Asasi Manusia

Salah satu peran utama demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Ini memberikan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat mereka, terlibat dalam aktivitas politik, dan mengakses informasi tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak wajar.

3. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Melalui mekanisme pemilihan umum dan sistem check and balance, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan memilih pemimpin yang dianggap paling efektif. Akuntabilitas ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan umum.

4. Meningkatkan Partisipasi Politik

Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau aktivitas politik lainnya. Partisipasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan representatif, serta untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara.

5. Memfasilitasi Perubahan Sosial

Demokrasi memungkinkan perubahan sosial yang lebih terencana dan sistematis melalui proses legislatif dan perdebatan terbuka. Ketika masyarakat merasa bahwa perubahan diperlukan, mereka dapat menggunakan saluran demokratis untuk mendorong reformasi sosial, politik, atau ekonomi.

6. Mengembangkan Budaya Politik yang Sehat

Demokrasi berkontribusi pada pengembangan budaya politik yang sehat, di mana dialog dan debat konstruktif menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini membantu membangun konsensus dan mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara berbagai kelompok masyarakat.

7. Menjamin Keadilan Sosial

Demokrasi berperan penting dalam menjamin keadilan sosial dengan menciptakan sistem hukum dan peraturan yang adil dan merata. Ini membantu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara diperlakukan dengan adil dan setara.

Itulah keuntungan jika sebuah negara memraktikkan sistem demokrasi dengan sebenar-benarnya. Dan itulah sejarah singkatdemokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila. Semoga bermanfaat.

Artikel Terkait