Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, Antara Indonesia dan Malaysia?

Upaya Penyelesaian:

Negosiasi Bilateral: Upaya pertama yang dilakukan adalah melalui negosiasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Namun, negosiasi ini tidak membuahkan hasil yang konkrit.

Pengajuan ke Mahkamah Internasional: Pada tahun 1989, Indonesia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI).

Proses persidangan berlangsung selama 13 tahun, dengan kedua pihak menghadirkan bukti dan argumen mereka.

Putusan Mahkamah Internasional: Pada tanggal 17 Desember 2002, MI memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia.

Keputusan ini didasarkan pada prinsip efektif okupasi, di mana Malaysia dan Inggris, sebagai pendahulu mereka, telah menunjukkan tindakan penguasaan yang lebih efektif atas kedua pulau tersebut dibandingkan dengan Indonesia.

Pasca Putusan:

Baca Juga: Terkait Sengketa Batas Wilayah, Keuntungan Indonesia Terhadap Adanya UNCLOS 1982 Adalah Sebagai Berikut

Penerimaan Keputusan: Indonesia menerima putusan MI dengan lapang dada dan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia.

Pembentukan Joint Management Committee: Kedua negara membentuk Joint Management Committee (JMC) untuk mengelola bersama Pulau Sipadan dan Ligitan.

JMC bertanggung jawab atas aspek-aspek seperti pariwisata, pelestarian lingkungan, dan keamanan maritim.

Kerjasama Maritim: Sengketa ini tidak menyurutkan kerjasama maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Kedua negara terus bekerja sama dalam memerangi perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan bersama.

Kesimpulan:

Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui MI merupakan contoh penyelesaian sengketa internasional secara damai dan beradab.

Keputusan MI telah diterima oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar bagi kerjasama maritim yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia.

Demikian penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia.