Inilah Kabinet Yang Dibentuk Soeharto Setelah Menjabat Sebagai Presiden

Intisari-Online.com -Jika pada masa Soekarno nama kabinet identik dengan nama orang, dalam hal ini Perdana Menteri, pada era Soeharto tidak begitu.

Kabinet yang dibentuk soeharto setelah menjabat sebagai presiden namanya Kabinet Pembangunan.

Kabinet Pembangunan ada 1 sampai 7.

Kabinet Pembangunan adalah kabinet yang dibentuk pada masa kepresidenan Soeharto, setelah berakhirnya Kabinet Ampera.

Kabinet Pembangunan sendiri memiliki tujuh periode, yaitu Kabinet Pembangunan 1 sampai 7 dengan memiliki tugas pokok yang disebut "Panca Krida Kabinet Pembangunan."

Kabinet Pembangunan I

Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada 10 Juni 1968 dan bertugas sampai 28 Maret 1973.

Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soeharto dan komposisinya tidak jauh dengan Kabinet Ampera II.

Pada masa Kabinet Pembangunan 1 ini Presiden Soeharto sempat merombak kabinet dan melantik menteri-menteri baru serta dilaksanakannya Pelita I (1969-1974).

Tujuan dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap berikutnya.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Sri Sultan HB IX

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: K.H. Dr. Idham Chalid

3. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Basoeki Rachmat

4. Menteri Luar Negeri: H. Adam Malik

5. Menteri Pertahanan/Keamanan: Jenderal TNI Soeharto

6. Menteri Kehakiman: Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

7. Menteri Penerangan: Laksamana Muda Udara Budiardjo

8. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Ali Wardhana

9. Menteri Perdagangan: Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo

10. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja

11. Menteri Perindustrian: Mayjen TNI M. Jusuf

12. Menteri Pertambangan: Prof. Ir. Soemantri Brodjonegoro

13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik: Ir. Sutami

14. Menteri Perhubungan: Drs. Frans Seda

15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mashuri, S.H.

16. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. G.A. Siwabessy

17. Menteri Agama: K.H. Moh. Dahlan dan Prof. Dr. H.A. Mukti Ali (diangkat 9 September 1971).

18. Menteri Tenaga Kerja: Laksamana Muda Laut Mursalin dan Prof.Dr.Ir. Moh Sadli (diangkat 9 September 1971).

19. Menteri Sosial: Dr.A.M. Tambunan, S.H. dan H.M.S. Mintaredja, S.H. (diangkat 9 September 1971).

20. Menteri Transmigrasi dan Koperasi: Letjen TNI Sarbini dan Prof. Dr. Subroto (diangkat 9 September 1971).

21. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penyempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara: H. Harsono Tjokroaminoto

22. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penyempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. Emil Salim

23. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Proyek-proyek Pemerintah: Prof. Dr. Soenawar Soekowati, S.H.

24. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Operasionil Pembangunan: Prof. Dr. Soenawar Soekowati, S.H.

25. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Menyelenggarakan Hubungan antara Pemerintah dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Dewan Pertimbangan Agung: H. Mintaredja, S.H.

26. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. Widjojo Nitisastro

27. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Urusan Pertahanan Keamanan merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Jenderal TNI M. Panggabean

Program Kerja

Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.

Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971).

Mengembalikan ketertiban dan keamanan rakyat masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah.

Kabinet Pembangunan II

Kabinet Pembangunan 2 bertugas sejak 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978.

Pada masa Kabinet Pembangunan 2 ini, Pelita II pun dilaksanakan (1 April 1974 - 31 Maret 1979).

Berjalannya Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Prof. Dr. Widjojo Nitisastro

2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Prof. Dr. Soenawar Soekowati

3. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Amir Machmud

4. Menteri Luar Negeri: H. Adam Malik

5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI M. Panggabean

6. Menteri Kehakiman: Prof Oemar Seno Adji, S.H. dan Prof. Dr. Mochtar Koesoemaatmadja, S.H., LL.M.

7. Menteri Penerangan: Mashuri, S.H.

8. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Ali Wardhana

9. Menteri Perdagangan: Drs. Radius Prawiro

10. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja

11. Menteri Perindustrian: Mayjen TNI M. Jusuf

12. Menteri Pertambangan: Prof. Dr. Ir. Moh Sadli

13. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik: Ir. Sutami

14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro dan Letjen TNI dr. Sjarif Thajeb

15. Menteri Kesehatan: Prof. Dr.G.A. Siwabessy

16. Menteri Agama: Prof. dr. H.A. Mukti Ali

17. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi: Prof. Dr. Subroto

18. Menteri Sosial: H.M.S. Mintaredja, S.H.

19. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. J.B. Soemarlin

20. Menteri Negara Riset: Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo

21. Menteri/Sekretaris Negara: Mayjen TNI Sudharmono, S.H.

Program Kerja

Meningkatkan dan memelihara stabilitas politik dengan pelaksanaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Meningkatkan dan memelihara stabilitas ekonomi. Meningkatkan dan memelihara stabilitas keamanan.

Meneruskan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) dari REPELITA pertama, serta merencanakan dan melaksanakan REPELITA kedua.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat sepadan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan REPELITA.

Meneruskan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan aparatur negara di segala bidang dan tingkatan.

Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada akhir 1977.

Ketujuh macam program kerja ini disebut dengan "Sapta Krida Kabinet Pembangunan II."

Pada masa kabinet ini, terjadi Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari), yaitu peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

Peristiwa ini terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974).

Mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk rasa di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, tetapi karena terdapat penjagaan ketat, mahasiswa gagal menerobos ke dalam pangkalan udara.

Kabinet Pembangunan III

Kabinet Pembangunan 3 diumumkan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada 29 Maret 1978 dan dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978, bertugas hingga 19 Maret 1983.

Pada masa kabinet ini, Pelita III dilaksanakan (1 April 1979-31 Maret 1984) bertujuan menekankan Trilogi Pembangunan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Susunan

1. Menteri koordinator Bidang Politik dan Keamanan: M. Panggabean

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. Widjojo Nitosastro

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : Surono

4. Menteri Dalam Negeri : Letjen TNI Amir Machmud

5. Menteri Luar Negeri : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

6. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI M. Jusuf

7. Menteri Kehakiman : Moedjono, S.H.

8. Menteri Penerangan : Ali Murtopo

9. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Ali Wardhana

10. Menteri Perdagangan dan Koperasi : Drs. Radius Prawiro

11. Menteri Pertanian : Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro

12. Menteri Perindustrian : Ir. A.R. Soehoed

13. Menteri Pertambangan dan Energi : Prof. Dr. Subroto

14. Menteri Pekerjaan Umum : Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisaroso

15. Menteri Perhubungan : Rusmin Nurjadin

16. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Dr. Daoed Joesoef

17. Menteri Kesehatan : Dr. Soewardjono Surjaningrat

18. Menteri Agama : H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

19. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Drs. Harus Alrasyid Zain

20. Menteri Sosial : Sapardjo

21. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Dr. J.B. Soemarlin

22. Menteri Negara Riset dan Teknologi : Prof. Dr. Ir. Ing. B.J. Habibie

23. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Prof. Dr. Emil Salim

24. Menteri/Sekretaris Negara : Mayjen TNI Sudharmono, S.H.

25. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan : Ir. Achmad Affandi

26. Menteri Muda Urusan Koperasi/Kepala Badan Urusan Logistik : Mayjen TNI Bustanil Arifin, S.H.

27. Menteri Muda Urusan Transmigrasi : Martono

28. Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat : Drs. Cosmas Batubara

29. Menteri Muda Urusan Pemuda : Mayor (Kes) dr. Abdul Gafur

30. Menteri Muda Urusan Peranan Wanita : Ny. L. Soetanto, S.H.

Program Kerja

Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap.

Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa.

Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam.

Terlaksananaya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila.

Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Kabinet Pembangunan IV

Kabinet Pembangunan IV dibentuk pada 19 Maret 1983 dan bertugas sampai 21 Maret 1988.

Pada masa ini, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989) yang berhasil mencapai swasembada pangan dan dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

Kesuksesan Pelita IV pada kabinet ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada 1985.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Surono.

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan : Prof. Dr. Ali Wardhana.

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat : H. Alamsjah Ratu Perwiranegara.

4. Menteri Dalam Negeri : Soepardjo Roestam.

5. Menteri Luar Negeri : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

6. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata : Jenderal TNI S. Poniman

7. Menteri Kehakiman : 1. Ali Said, S.H. 2. Letjen TNI Ismail Saleh, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.124/M Tahun 1984).

8. Menteri Penerangan: Harmoko.

9. Menteri Keuangan: Drs. Radius Prawiro.

10. Menteri Perdagangan: Rachmat Saleh, S.E.

11. Menteri Koperasi: Bustanil Arifin, S.H.

12. Menteri Perindustrian: Ir. A.R. Soehoed.

13. Menteri Pertanian: Ir. Achmat Affandi.

14. Menteri Kehutanan: Soedjarwo.

15. Menteri Pertambangan dan Energi: Prof. Dr. Subroto.

16. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Suyono Sosrodarsono.

17. Menteri Perhubungan: Roesmin Nurjadin.

18. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: Achmad Tahir.

19. Menteri Tenaga Kerja: Sudomo.

20. Menteri Transmigrasi: Martono.

21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: 1. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto 2. Prof. Dr. Fuad Hassan (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.138/M Tahun 1985).

22. Menteri Kesehatan: dr. Suwardjono Surjaningrat.

23. Menteri Agama: H. Munawir Sjadzali, M.A.

24. Menteri Sosial: Ny. Nani Soedarsono, S.H.

25. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan. Pembangunan Nasional: Prof. Dr. J. B. Soemarlin.

26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Prof. Dr. Ir. Ing. B.J Habibie.

27. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Prof. Dr. Emil Salim.

28. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Drs. Cosmas Batubara.

29. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: dr. Abdul Gafur.

30. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. Saleh Afiff.

31. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita: 1. Ny. L. Soetanto 2. Ny. Anindyati Sulasikin Murpratomo (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.285/M Tahun 1987).

32. Menteri/Sekretaris Negara: Mayjen TNI Sudharmono, S.H.

33. Menteri Muda Sekretaris Kabinet: Drs. Moerdiono.

34. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri: Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita.

35. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan: Ir. Wardoyo.

36. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras: Ir. Hasrul Harahap.

37. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan: Prof. Dr. J.H. Hutasoit.

38. Panglima Angkatan Bersenjata: Letjen TNI L. B. Moerdani (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.47/M Tahun 1984).

39. Gubernur Bank Indonesia: Dr. Arifin M. Siregar (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.49/M Tahun 1984).

40. Jaksa Agung: Mayjen TNI (Purn) Hari Suharto, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.124/M Tahun 1984).

Program Kerja

Meningkatnya pendayagunaan Trilogi Pembangunan (pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis) yang didukung oleh ketahanan nasional yang mantap.

Meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.

Terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1987.

Kabinet Pembangunan V

Kabinet ini dibentuk pada 23 Maret 1988 dan berakhir pada 17 Maret 1993 oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Sudomo

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan: Drs. Radius Prawiro

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Soepardjo Roestam

4. Menteri Dalam Negeri: Rudini

5. Menteri Luar Negeri : Ali Alatas, S.H.

6. Menteri Pertahanan Keamanan: L. B. Moerdani

7. Menteri Kehakiman: Ismail Saleh, S.H.

8. Menteri Penerangan: Harmoko

9. Menteri Keuangan: Prof. Dr. J. B. Sumarlin

10. Menteri Perdagangan: Dr. Arifin M. Siregar

11. Menteri Perindustrian: Ir. Hartarto

12. Menteri Pertanian: Ir. Wardojo

13. Menteri Kehutanan: Ir. Hasjrul Harahap

14. Menteri Pertambangan dan Energi: Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita

15. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Radinal Mochtar

16. Menteri Perhubungan: Ir. Azwar Anas

17. Menteri Koperasi: Bustanil Arifin, S.H.

18. Menteri Tenaga Kerja: Drs. Cosmas Batubara

19. Menteri Transmigrasi: Soegiarto

20. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: Soesilo Soedarman

21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. Fuad Hassan

22. Menteri Kesehatan: dr. Adhyatma, M.P.H.

23. Menteri Agama: H. Munawir Sjadzali, M.A.

24. Menteri Sosial: Prof. Dr. Haryati Soebadio

25. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. Saleh Afiff

26. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Prof. Dr. Ir. Ing B. J. Habibie

27. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Prof. Dr. Emil Salim

28. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Ir. Siswono Yudohusodo

29. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Ir. Akbar Tandjung

30. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

31. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita: Ny. Anindyati Sulasikin Murpratomo

32. Menteri Negara/Sekretaris Negara: Drs. Moerdiono

33. Menteri Muda Sekretaris Kabinet: Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A.

34. Menteri Muda Keuangan: Drs. Nasrudin Sumintapura, M.A.

35. Menteri Muda Perdagangan: Dr. J. Soedradjat Djiwandono

36. Menteri Muda Perindustrian: Ir. Tungky Ariwibowo

37. Menteri Muda Pertanian: Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah

38. Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. B.S. Muljana

39. Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI Try Sutrisno (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.40/M Tahun 1988)

40. Gubernur Bank Indonesia: Prof. Dr. Adrianus Mooy (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.66/M Tahun 1988)

41. Jaksa Agung : 1. Sukarton Marmosudjono, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.65/M Tahun 1988, 2. Singgih, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.188/M Tahun 1990)

Program Kerja

Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Membudayakan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Eka Prasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.

Melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1992.

Kelima program ini disebut "Panca Krida Kabinet Pembangunan V".

Kabinet Pembangunan VI

Kabinet ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno pada 17 Maret 1993 dan selesai pada 14 Maret 1997.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Soesilo Soedarman

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan: Prof. Dr. Saleh Afif

3. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan: Ir. Hartarto

4. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi: Ir. Hartarto

5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ir. Azwar Anas

6. Menteri Dalam Negeri: Yogie S. Memed

7. Menteri Luar Negeri: Ali Alatas, S.H.

8. Menteri Pertahanan Keamanan: Jenderal TNI Edi Sudradjat

9. Menteri Kehakiman: H. Oetojo Oesman, S.H.

10. Menteri Penerangan: 1. H. Harmoko dan 2. R. Hartono

11. Menteri Keuangan: Drs. Mar’ie Muhammad

12. Menteri Perdagangan: Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono

13. Menteri Perindustrian: Ir. Tungky Ariwibowo

14. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Ir. Tungky Ariwibowo

15. Menteri Pertanian: Dr. Ir. Sjafrudin Baharsjah

16. Menteri Kehutanan: Ir. Djamaloedin Soeryohadikoesoemo

17. Menteri Pertambangan dan Energi: I.B. Sudjana

18. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Radinal Mochtar

19. Menteri Perhubungan: Dr. Haryanto Dhanutirto

20. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil: Drs. Subiakto Tjakrawerdaya

21. Menteri Tenaga Kerja: Drs. Abdul Latief

22. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan: Ir. Siswono Yudohusodo

23. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi: Joop Ave

24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Dr. Ing Wardiman Djojonegoro

25. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. Sujudi Menteri Agama : dr. Tarmidzi Taher

26. Menteri Sosial: Dra. Endang Kusuma Inten Soeweno

27. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita

28. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Prof. Dr. Ir. Ing. B.J. Habibie

29. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Badan Urusan Logistik: Prof. Dr. Ibrahim Hasan

30. Menteri negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal: Ir. Sanyoto Sastrowardoyo

31. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ir. Soni Harsono Menteri Negara Perumahan Rakyat: Ir. Akbar Tandjung

32. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Ir. Sarwono Kusumaatmadja

33. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: T. B. Silalahi

34. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita: Ny. Mien Sugandhi

35. Menteri Negara Urusan Khusus: H. Harmoko

36. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Haryono Isman

37. Menteri Negara Sekretaris Negara: Drs. Moerdiono

38. Menteri Negara Sekretaris Kabinet: Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A.

39. Panglima Angkatan Bersenjata: 1. Jenderal TNI Edi Sudradjat dan 2. Jenderal TNI Feisal Tanjung

40. Gubernur Bank Indonesia: Dr. J. Soedrajat Djiwandono (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.97/M Tahun 1993)

41. Jaksa Agung: Singgih, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.98/M Tahun 1993)

Program Kerja

Melanjutkan, meningkatkan, dan memperdalam dan memperlas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian.

Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia.

Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945, ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan Eka Prasetia Pancakarsa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam hubungan bilateral, regional, dan global untuk kepentingan pembangunan nasional.

Melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1997.

Kelima tugas ini disebut dengan "Panca Krida Kabinet Pembangunan VI"

Kabinet Pembangunan VII

Kabinet ini menjadi kabinet terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dibantu wakilnya BJ Habibie.

Masa bakti kabinet ini yaitu sejak 16 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998.

Susunan

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung

2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

3. Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: Ir. Hartarto Sastrosoenarto

4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional: Prof. Dr. H. Haryono Suyono

5. Menteri Dalam Negeri: R. Hartono

6. Menteri Luar Negeri: Ali Alatas, S.H.

7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI Wiranto

8. Menteri Kehakiman: Prof. Dr. Muladi, S.H.

9. Menteri Penerangan/Kepala BP-7 Pusat: Prof. Dr. Muhammad Alwi Dahlan

10. Menteri Keuangan: Dr. Fuad Bawazier, M.A.

11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Mohamad Hasan

12. Menteri Pertanian: Ny. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Sjarifudin Baharsjah, M.Sc.

13. Menteri Pertambangan dan Energi: Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto

14. Menteri Kehutanan dan Perkebunan: Ir. Sumahadi, M.B.A.

15. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo

16. Menteri Perhubungan: Ir. Giri Suseno Hadihardjono

17. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya: Drs. Abdul Latief

18. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil: Drs. Subiakto Tjakrawerdaya, S.E.

19. Menteri Tenaga Kerja: Drs. Theo L. Sambuaga

20. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan: Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, S.H., S.E., M.B.A.

21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismunandar, M.Sc.

22. Menteri Kesehatan: Prof. Dr. dr. H. Farid Anfasa Moeloek

23. Menteri Agama: Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.

24. Menteri Sosial: Ny. Hj. Siti Hardiyanti Rukmana

25. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

26. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, M.SC.E.E.

27. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ary Mardjono

28. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman: Ir. Akbar Tandjung M

29. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan: Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

30. Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan: Dr. Haryanto Dhanutirto

31. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara: Tanri Abeng, M.B.A.

32. Menteri Negara Peranan Wanita: Ny. Dra. Hj. Tutty Alawiyah A.S.

33. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: H.R. Agung Laksono

34. Menteri Negara Sekretaris Negara: Drs. Saadillah Mursjid, M.P.A.

35. Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI Wiranto (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 38/M Tahun 1998)

36. Gubernur Bank Indonesia: Sjahril Sabirin, S.E., M.A., Ph.D. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/M Tahun 1998)

37. Jaksa Agung: Soedjono Chanafiah Atmonegoro, S.H. (diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 63/M Tahun 1998)

Program Kerja

Trilogi: stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji.

Kemandirian: melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya pada kemampuan sendiri.

Ketahanan Nasional: dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan ini tumbuhlah ketahanan nasional, yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Persatuan dan Kesatuan: kedua hal ini akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kejatuhan Kabinet Pembangunan VII harusnya berlangsung sampai tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi 1998 dan krisis ekonomi, Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya.

Posisi Soeharto sebagai Presiden lantas digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie.

Peristiwa mundurnya Soeharto sebagai Presiden ini kemudian membuat Kabinet Pembangunan berakhir.

Begitulah,Kabinet yang dibentuk soeharto setelah menjabat sebagai presiden namanya Kabinet Pembangunan. Begini sejarahnya.

Artikel Terkait