:quality(100)/photo/2018/04/08/3892564993.jpg)
Intisari-Online.com -Setidaknya ada 83 lembaga survei yang daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu 2024.
83 lembaga survei itu tentu saja harus diverifikasi oleh komisi penyelenggara pemilu tersebut.
"Per 15 Januari pukul 23.59, informasi yang saya dapatkan dari Biro Parhumas (Partisipasi Masyarakat dan Humas), tercatat ada 83 lembaga survei yang mendaftar," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, Kamis (18/1/2024).
"70 lembaga posisinya sudah proses penerbitan sertifikat terdaftar," kata dia.
KPU, lanjutnya, melakukan verifikasi terkait berbagai syarat administrasi.
Seperti status badan hukum, pernyataan bukan bagian dari pemenangan salah satu peserta pemilu, serta status mereka dalam asosiasi lembaga survei.
Selain harus lengkap, dokumen-dokumen yang dilampirkan ke KPU untuk mendaftar juga harus ditunjukkan bukti aslinya.
"Kita juga buka ruang ada perguruan tinggi yang sebenarnya bukan lembaga survei, tapi diberikan semacam syarat tambahan bahwa mereka pernah ber-MoU dengan KPU. Atau stasiun TV, kan ada juga tuh lembaga pemberitaan yang juga punya lembaga survei," jelas Mellaz.
Lantaran belum seluruhnya 83 lembaga survei ini diberikan sertifikat terdaftar, jumlah ini bisa berkurang, seandainya terdapat lembaga survei yang tidak memenuhi kriteria dari hasil verifikasi KPU.
Ditanya soal cara KPU menjamin reliabilitas metodologi penelitian setiap lembaga survei yang terdaftar, Mellaz menjawab bahwa hal itu merupakan wewenang asosiasi lembaga survei.
Itu sebabnya, untuk mendaftar ke KPU, lembaga-lembaga survei itu harus menyertakan surat keterangan terdaftar di asosiasi lembaga survei.
Menurutnya, paradigma ini merupakan hasil dari aspirasi sejumlah lembaga survei dan asosiasi ketika menyusun rancangan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat.
"Kalau kita mendaftar sesuatu, kita menulis pernyataan. Tapi kalau etik dan segala macam, asosiasi, itu akan menjadi peran dari asosiasi," ujar Mellaz.
"Soal etik dan soal metodologi, KPU tidak punya kompetensi ke sana. Itulah gunanya dari asosiasi lembaga survei, dan kita terbantu. Soal lain, publik biar menilai," tutupnya.
Ini lembaga survei yang berstatus terdaftar di KPU:
1. PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi)
2. PT Poltracking Indonesia
3. PT Ipsos Market Research
4. PT Kompas Media Nusantara
5. Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri
6. Voxpol Consulting Center Research and
7. Pandawa Research
8. PT Lingkar Strategi Indonesia
9. PT Parameter Konsultindo (PARMET)
10. Indikator Politik Indonesia
11. Lembaga Survei Nasional
12. Lembaga Klimatologi Politik
13 Polstat Indonesia
14. Political Weather Station (PWS)
15. PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network)
16. PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting/PRC)
17. Centre For Strategic International Studies (CSIS)
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Indonesia Polling Stations (IPS)
20. Surabaya Survey Center (SSC)
21. Lembaga Survei Indonesia (LSI)
22. Fixpoll Media Polling Indonesia
23. Forum Rektor PTMA
24. Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA)
25. Surabaya Research Syndicate (SRS)
26. Indopol Survei & Consulting
27. Polsentrum Data Indonesia
28. PT Lingkaran Survei Indonesia
29. PT Citra Publik
30. Saiful Mujani Research And Consulting
31. Rakata Analytics and Advisory
32. Strategi Lingkar Nusantara
33. Trust Indonesia Research & Consulting
Lembaga survei berstatus lengkap berkas pendaftarannya:
34. PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
35. PT Losta Institute
36. PT Citra Komunikasi LSI
37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
38. Populi Center
39. PT SCL Taktika Konsultan
40. PT Citra Publik Indonesia
41. Indekstat Research And Data Science
42. PT Sigi LSI Network
43. PT Konsultan Citra Indonesia
44. Jaringan Isu Publik
45. Lembaga Riset Indonesia
46. Jaringan Suara Indonesia
47. Media Survei Nasional
48. PT Alvara Strategi Indonesia
49. Lingkar Survei Sulawesi (LSS)
50. Ide Cipta Research and Consulting (ICRC)
51. The Haluoleo Institute
52. Media Survei Center Indonesia
53. PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA
54. PT Paradigma Riset Nusantara
55. Lembaga Survei Kuadran
56. Nakama Research & Consulting
57. PT Indopolling Riset dan Konsultan
58. PT SINERGI DATA INDONESIA
59. PT LSI NETWORK
Lembaga survei berstatus perbaikan dokumen pendaftaran di KPU:
60. DEITRO (PT Delt Kabar Indonesia)
61. Algoritma Research & Consulting
62. PUSPOLL INDONESIA
63. Parameter Politik Indonesia.
Ada 20 lembaga survei pendaftar yang belum diumumkan oleh KPU.