Menguak Anggaran Pemerintah di Balik Hebohnya Dana Rp500 T Habis Untuk Rapat

Intisari-online.com - Belakangan ini sebuah kabar heboh mengenai anggaran kemiskinan Rp500 T habis untuk rapat di hotel dan studi banding.

Kabar itu kemudian menyebar di media sosial dan heboh di kalangan masyarakat.

Alhasil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi.

Dalam acara yang digelar Sosialisasi PermenPANRB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).

Menpan RB Azwar Anas menyetil soal anggaran kemiskinan Rp500 T tersebut.

Ia mengatakan anggaran tersebut tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi, bahkan menyayangkan anggaran yang sudah digelontorkan tersebut.

Menurut penelusuran Intisari Online, anggaran kemiskinan Rp500 T tersebut habis untuk studi banding dan rapat di hotel.

"Hampir Rp500 T anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Presiden," katanya.

"Karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," jelas Anas, Jumat (27/1/23).

Sementara itu pemerintah telah berulang kali menggelontorkan dana untuk anggaran kemiskinan.

Tercatat sudah puluhan hingga ratusan triliun dana dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk membantu kemiskinan.

Baca Juga: Nilainya Tembus Ratusan Milyar Rupiah, Ini Anggaran Polisi Untuk Pengadaan Gas Air Mata

Misalnya, pada Agustus 2022, Presiden Jokowi memberikan anggaran perlindungan sosial Rp479,1 Triliun untuk bantu rakyat miskin pada 2023.

Anggaran ini digelontorkan pemerintah Indonesia untuk membantu rakyat miskin yang rentan.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 T, untuk membantu masyarakat miskin rentan dalam jangka panjang," ujar Jokowi (16/8/22).

"Dalam jangka panjang diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan, dalam pemaparan rencana anggaran dan pendapatan belanja negara (RAPBN) 2023," katanya.

Tak hanya anggaran untuk membantu rakyat miskin dalam bentuk perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia juga mengucurkan dana sekitar Rp30 T untuk membantu rakyat miskin beli rumah.

Hal ini diungkapkan Meteri Keuangan Sri Mulyani, pada Oktober 2022 lalu.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia, menyiapkan anggran sebesar Rp30 Triliun untuk kebisajakan maupun kredit bersubsidi (FLP).

Anggaran ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin membeli rumah bersubsidi.

Anggaran tersebut berasal dari APBN yang disalurkan ke Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menurut Sri Mulyani, Pada (22/8/22) APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Kisah Monas, Tempat Bersejarah di Jakarta yang Habiskan Anggaran Rp58 Miliar

Di Antaranya memberikan pertolongan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau rakyat miskin untuk memiliki rumah yang terjangkau.

Namun, viralnya anggaran kemiskinan Rp500 Triliun yang belakangan hanya habis untuk rapat di hotel dan studi banding memberikan kesan miris.

Menpan RB Azwar Anas sampai memberikan kritikan untuk tidak perlu membelanjakan anggaran, yang tak berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.

"Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan," katanya.

Artikel Terkait