Intisari-Online.com - Film G30 S PKI sempat wajib diputar di era kepemimpinan Presiden Soeharto, kemudian dihentikan setelah presiden Indonesia ke-2 itu lengser.
Film yang wajib diputar di TV dan bioskop tiap tahun tersebut berjudul 'Penumpasan Pengkhianatan G30 S PKI' karya sutradara kawakan Arifin C Noer.
Pemutarannya dilakukan setiap menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Pertama kali diputar pada 1984, film ini memecahkan rekor penonton wilayah DKI.
Pemutaran wajib film G30 S PKI tiap tahun itu berlangsung selama 13 tahun.
Pada 30 September 1998, kewajiban tersebut dihentikan, yaitu selang empat bulan setelah setelah jatuhnya Soeharto.
Departemen Penerangan memutuskan untuk tidak lagi memutar film ini.
Adanya kebijakan pemutaran wajib G30 S PKI sendiri membuat film ini disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru.
Film ini menuai pro dan kontra di banyak kalangan, sebagian percaya mengenai brutalnya kisah yang disajikan, sedangkan sebagian lainnya meragukan cerita yang ditampilkan sama seperti sejarah yang sebenarnya terjadi saat itu.
Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) ini juga diketahui menghabiskan biaya yang besar, Rp 800 Juta.
Sementara itu pengggarapannya memakan waktu dua tahun.
Bagaimana kewajiban memutar film G30 S PKI tiap tahun akhirnya dihentikan?
Dikutip Harian Kompas, 24 September 1998, Menteri Penerangan (Menpen) saat itu, Muhammad Yunus, mengritik film ini.
Muhammad Yunus menyampaikannya dalam Rapat Kerja antara Menpen dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (23/9/1998).
Ia juga menegaskan, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar menurutnya tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.
"Karena itu, tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujarnya.
Sementara itu, mengutip Kompas.com (20/9/2017), setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan dalam dihentikannya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
Mereka adalah Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono.
Setelah pemutaran wajib film tersebut dihentikan, maka sebagai gantinya, Deppen bekerja sama dengan Depdikbud untuk mempersiapkan sebuah film yang terdiri dari tiga episode.
Film berjudul Bukan Sekadar Kenangan itu disutradarai Tatiek Mulyati Sihombing.
Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, film Pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Noor telah dipuji kualitasnya.
Seperti diungkapkan salah satu sinematografer yang juga seorang sutradara film The Origin of Fear (2016), Bayu Prihantoro Filemon, membagikan pandangannya.
Menurut Bayu, sejumlah adegan kekerasan dengan latar suara yang mencekam membuat film itu menyerupai film horor.
"Film ini bisa saya sebut 'horor paripurna'," kata Bayu dikutip Kompas.com.
"Karena film ini, dengan segala keterbatasannya, berhasil menebar teror sekaligus menjadi trauma generasi," kata sutradara yang memenangkan Best Short Film di Art Film Fest Kosice di Slovakia pada 2017 ini.
Film ini disebut menyuguhkan karya sinematografi dan seni peran yang paripurna. Ditambah, efek warna dan suara mencekam membuat penontonnya terbawa dengan suasana kelam saat itu.
Sutradara yang karyanya juga masuk dalam nominasi Best Short Film di Venice Film Festival ini menyebutnya sebagai pseudomemory sejarah bangsa.
Menurut Bayu, hal itu berhasil dicapai meskipun film ini masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai sisi.
Upaya untuk Memutar Kembali Film Ini
Pada tahun 2017 lalu, upaya agar film 'Pengkhianatan G30S PKI' diputar kembali muncul.
Salah satunya melalui instruksi yang diberikan Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo.
Kemudian, pada 2020 sekelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berencana memutar kembali film tersebut, di mana salah satu inisiator KAMI adalah Jenderal Gatot Nurmantyo.
Namun, aparat kepolisian diketahui tidak mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng tersebut.
Situasi pandemi serta alasan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangannya.
(*)