Bisa Penjarakan Masyarakat yang Nyinyir Terhadap Pemerintah Sampai Tiga Tahun, RKUHP Indonesia Sampai Disoroti Media Asing, Sebut Bahayakan Masyarakat Indonesia, Apa Sebabnya?

Intisari - Online.com -Rancangan KUHP (RKUHP) rencananya akan disahkan oleh pemerintah dan DPR bulan depan.

RKUHP ini sampai disorot oleh media asing dianggap membahayakan masyarakat Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, ternyata salah satunya berisi ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah.

Aturan tersebut ditulis dalam Pasal 240 dengan bunyi drafnya sebagai berikut:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Melansir Al Jazeera, disebut-sebut Indonesia sekali lagi menghadapi potensi krisis hukum dengan RKUHP ini.

Edward Omar Sharif Hiariej, wakil menteri hukum dan hak asasi manusia, mengatakan bahwa undang-undang tersebut harus disahkan paling lambat Juli tahun ini - meskipun tidak ada tanggal yang diumumkan secara publik.

Rancangan undang-undang baru diumumkan pada tahun 2019, memicu demonstrasi di seluruh negeri, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Orang-orang Indonesia prihatin dengan berbagai pasal — dari penistaan ​​agama hingga perzinahan — dan khawatir bahwa beberapa ketentuan akan dipersenjatai terhadap minoritas dan digunakan untuk menekan kebebasan sipil.

Draf telah diperbarui sejak itu, tetapi perubahan dan revisi belum dibagikan secara penuh.

“Rancangan KUHP Indonesia mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak Islamis menganggapnya sebagai permata mahkota dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah,” Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Ini akan menjadi bencana tidak hanya bagi perempuan, dan minoritas agama dan gender, tetapi untuk semua orang Indonesia.”

Apa RUU KUHP itu?

Rancangan KUHP mengusulkan perubahan komprehensif terhadap KUHP Indonesia saat ini, yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, dengan menambahkan, menghapus, atau memperluas format dan isinya.

KUHP saat ini, yang berasal dari tahun 1918 selama masa kolonial Belanda, dikodifikasi dan disatukan pada tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia.

Ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan merupakan campuran dari hukum Belanda, hukum adat yang dikenal sebagai hukum adat, dan hukum Indonesia modern, yang telah ditambahkan selama bertahun-tahun.

Akibat perubahan undang-undang saat ini dan penambahan undang-undang yang terkait dengan bidang undang-undang tertentu, seperti RUU KDRT dan UU Kesehatan, banyak pasal dalam undang-undang saat ini tumpang tindih atau bertentangan.

Sementara proses penyegaran kode dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah dipimpin oleh sejumlah pemerintahan yang berbeda, dorongan terakhir ini sebagian besar jatuh ke tangan Hiariej, 49 tahun, yang akrab disapa Prof Eddy — berkat kredensial sebagai sarjana hukum dan keahliannya dalam hukum pidana.

Mengapa draf terbaru belum dirilis ke publik?

Menyusul dirilisnya rancangan KUHP yang diusulkan (dikenal sebagai RUU KUHP) pada September 2019, versi pembaruan berikutnya belum dipublikasikan secara penuh.

Menurut pihak berwenang, draf baru belum dirilis agar tidak menimbulkan “kerusuhan” serupa yang terlihat pada 2019.

Namun, pemerintah telah mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesi "sosialisasi" di seluruh negeri sejak September 2019, di mana para pemangku kepentingan dan anggota masyarakat telah diajak berkonsultasi tentang kode yang diusulkan dan perubahan yang dibuat.

Tetapi kelompok hak-hak sipil mengatakan bahwa ini tidak transparan dan tidak konstitusional.

“Kami tidak tahu mengapa mereka belum merilis versi lengkap dari draf terbaru tetapi itu masalah dalam hal Konstitusi dan partisipasi yang berarti,” Muhamad Isnur, kepala LBH Indonesia mengatakan kepada Al Jazeera.

“Itu melanggar konstitusi. Sejak 2019, versi draf telah disembunyikan sehingga kami tidak tahu persis isinya.”

Pada tanggal 8 Juni, Lembaga Bantuan Hukum dan lebih dari 80 kelompok masyarakat sipil menandatangani surat terbuka kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyerukan agar rancangan KUHP terbaru dipublikasikan.

Leonard Simanjuntak, yang mengepalai Greenpeace Indonesia, yang merupakan salah satu penandatangan surat terbuka tersebut, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, “Greenpeace memiliki keprihatinan tentang kurangnya partisipasi publik dalam beberapa tahun terakhir, sementara sekarang KUHP telah selesai dan akan berakibat serius bagi seluruh rakyat Indonesia jika masih ada pasal-pasal bermasalah di dalamnya.”

Artikel mana yang paling kontroversial?

Pada 25 Mei, DPR RI membahas 14 pasal paling “penting” dalam RUU KUHP versi terbaru, beserta tabel masalah dan beberapa amandemennya menyusul aksi unjuk rasa di tahun 2019.

Beberapa yang disebut artikel "penting" meliputi:

Penistaan:

Penodaan agama sudah menjadi kejahatan di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk membatalkan undang-undang tersebut lebih dari satu kali selama bertahun-tahun – semuanya gagal.

Di bawah rancangan KUHP saat ini, definisi undang-undang penodaan agama akan diperluas dan akan mempertahankan hukuman maksimal lima tahun penjara bagi siapa pun yang terbukti memusuhi enam agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia. : Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Kohabitasi:

Di bawah rancangan yang diusulkan, pasangan yang tidak menikah yang tinggal bersama akan melakukan kejahatan yang diancam hukuman enam bulan penjara atau denda, meskipun hanya jika dilaporkan ke polisi oleh orang tua, anak-anak, atau pasangan mereka.

Kritik terhadap RUU tersebut mengatakan bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk menargetkan anggota komunitas LGBTQ karena pernikahan sesama jenis adalah ilegal di Indonesia.

Berdasarkan rancangan undang-undang sebelumnya, seorang kepala desa dapat melaporkan pasangan yang belum menikah ke polisi untuk kumpul kebo.

Ketentuan ini telah dihapus dari draf versi terbaru.

Hubungan di luar nikah:

Seks sebelum menikah saat ini tidak ilegal di Indonesia (meskipun perzinahan), tetapi rancangan undang-undang baru memungkinkan orang tua atau anak-anak untuk melaporkan pasangan yang belum menikah ke polisi jika mereka mencurigai mereka melakukan hubungan seks — sesuatu yang dikatakan oleh para kritikus adalah langkah menuju penegakan moral, dan juga dapat digunakan untuk menargetkan anggota komunitas LGBTQ.

Baik seks sebelum menikah dan perzinahan akan dihukum hingga satu tahun penjara atau denda di bawah rancangan KUHP yang baru.

Perubahan lain

Di bawah rancangan undang-undang pidana versi terbaru, hukuman mati – biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran seperti terorisme, pembunuhan dan perdagangan narkoba – sekarang terdaftar sebagai hukuman “upaya terakhir”.

Ini juga akan membawa masa percobaan yang diusulkan 10 tahun, setelah itu hukuman dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup jika orang tersebut terbukti telah menunjukkan penyesalan dan berubah.

Rancangan undang-undang baru masih mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi (dengan potensi hukuman penjara selama empat tahun), tetapi memungkinkan prosedur dalam kasus-kasus darurat medis atau jika kehamilan adalah hasil perkosaan, asalkan kehamilan kurang dari 12 minggu kehamilan.

Revisi tersebut membawa kode tersebut sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 2009.

Baca Juga: Dapat Guyuran Rp500 Juta Tiap 3 Bulan Meski Hanya Ongkang-ongkang Kaki, Seluruh Anggota DPRD di Papua Ini Kini 'Kompak' Terseret Kasus Korupsi, Polisi Malah Bingung

Artikel Terkait