Intisari-Online.com – Inilah latar belakang pemberontakan PKI Madiun, yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa jatuhnya kabinet Amir Syarifudiin pada tahun 1948.
Ketika itu, Amir Syarifuddin menandatangani Perjian Renville yang ternyata hasil perundingannya itu sangat merugikan Indonesia.
Mengutip buku Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990) karya Maksum, inilah latar belakang pemberontakan PKI Madiun.
Yang menjadi latar belakang utama terjadinya pemberontakan PKI di Madiun adalah karena Perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan.
Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan, dan pihak Kabinet Amir Syarifuddin pun menjadi jatuh.
Banyak rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia.
Dengan mundurnya Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru.
Kemudian Kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.
Hal ini membuat kecewa, sehingga Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948.
Ketika itu, Amir menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta.
FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kirim
Partai Komunis Indonesia (PKI) berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat.
PKI merupakan partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialis di Indonesia sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai.
Pembentukan FDR tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, tetapi juga melibatkan partai lainnya, seperti:
-Partai Sosialis Indonesia
-Partai Komunis Indonesia
-Pemuda Sosialis Indonesia
-Partai Buruh Indonesia
-Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.
Muso dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah mereka.
Muso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.
Sementara itu, Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi dan reorganisasi dalam upaya peperangan yang berisi:
-Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta gabungan angkatan perang.
-Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu.
-Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman.
-Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara.
Keputusan tersebut membuat Muso marah dan menolak rasionalisasi tersebut.
PKI saat itu didukung oleh dua kader politik besar pula, yaitu Masyumi dan PNI.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari