:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Perang makin memanas ada potensi perang Nuklir menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev.
Menurutnya campur tangan Barat bisa membuat situasi di Ukraina makin memanas.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Barat pada (12/4).
Bahwa peningkatan dukungan militer mereka ke Ukraina berisiko memicu konflik antara Moskow dan NATO.
Menulis di halaman Telegram pribadinya, Medvedev mengatakan bahwa konflik antara Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selalu berisiko berubah menjadi perang nuklir penuh.
"Negara-negara NATO membawa senjata ke Ukraina, melatih pasukan Ukraina untuk menggunakan peralatan Barat, mengirim tentara bayaran ke medan perang, dan melakukan latihan militer di dekat perbatasan kita," katanya.
"Hal-hal ini meningkatkan kemungkinan pecahnya konflik langsung dan terbuka antara Rusia dan NATO," tulis Medvedev.
"Konflik seperti itu selalu berpotensi berubah menjadi perang nuklir besar-besaran. Ini akan menjadi tragedi bagi semua orang," kata Medvedev.
Rusia dan AS saat ini adalah dua kekuatan nuklir terbesar di dunia.
Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir sementara tiga kekuatan nuklir NATO, AS, Inggris dan Prancis, memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan.
Hubungan Rusia-NATO, yang sudah tegang karena konflik di Ukraina, diperkirakan akan terus "memanas" setelah pemimpin Finlandia itu pada (12/5).
Mengumumkan bahwa negaranya perlu segera mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Finlandia berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia.
Pada hari yang sama, surat kabar Expressen melaporkan bahwa pemerintah Swedia juga berencana untuk mendaftar bergabung dengan NATO minggu depan.
Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Finlandia dan Swedia untuk tidak bergabung dengan NATO karena akan membawa "konsekuensi politik dan militer yang serius".
Ditanya pada 11 Mei apakah masuknya Finlandia ke NATO akan memprovokasi Rusia, Presiden Niinisto mengatakan "itu adalah tanggung jawab Presiden Rusia Putin. Dia mendorong untuk ini.”