Sampai Tak Bisa Cetak Uang Lagi, Negara Tetangga Ini Sudah Alami Krisis Pangan dan Energi di Tengah Hantaman Inflasi Mengerikan, Puasa Listrik Sehari Semalam

Intisari - Online.com -Sri Lankatengah menghadapimasalah seriusyaitukrisisekonomidenganpemadaman bergilirdankekurangan pangan,bahan bakardankekurangan kertas.

Kekurangan kertasini terjadi karena mereka sudahkekurangan hutan sumber daya kayudankertas.

Mereka benar-benarkehabisan uang.

MelansirSCMP, Sri Lanka sudah pusing karena punya utang miliaran ke Beijing, tapi mereka kini harus mencari sumber utang lagi dari China, India, dan IMF dengan krisis ekonomi makin berkembang ke arah spiral.

Pundi-pundi negara itu kini tengah kosong, dan pemerintah tidak punya uang membayar bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan pembangkit listrik mereka.

Akhirnya pemadaman terjadwal pun dilaksanakan.

Sri Lanka juga tidak punya uang untuk membayar bahan bakar, gas untuk memasak, obat-obatan dan makanan impor.

Keluarga Jayasinghe yang tinggal di Colombo jadi salah satu yang mengalami kesulitan ini, dengan Selasa lalu mereka mengalami mati listrik selama enam jam.

Tavish Jayasinghe, seorang akuntan, awalnya berniat membeli BBM untuk motornya, tapi ia mengurungkan niat melihat antrian mengular di SPBU.

"Aku perlu BBM untuk motorku tapi melihat antrian di SPBU yang tampaknya seperti selamanya, aku memutuskan tak perlu mengorbankan terkena paparan matahari dan tetap di rumah saja," ujarnya.

Keputusannya bijak, karena pada hari Minggu dua pria berusia 70 tahun meninggal dunia sementara mengantri selama 4 jam untuk BBM saja.

Minggu ini, pemerintah memerintahkan para tentara membantu membagikan bahan bakar di SPBU negara, Ceylon Petroleum Corporation, saat 10.000 warga mengalami antrian itu.

Pasokan bahan bakar mentah akan habis.

Inflasi meningkat 15% dan semua ujian sekolah telah dibatalkan, berdampak pada jutaan murid sekolah.

Hal ini terjadi karena printer tidak punya mata uang asing yang diperlukan untuk membayar kertas impor itu.

Tahun ini, Sri Lanka harus membayar kembali USD 7 miliar dalam utang luar negeri mereka walaupun mereka tidak punya sumber daya pertukaran asing untuk mengimpor susu bubuk untuk bayi.

Cadangan Sri Lanka telah turun 70% selama 2 tahun ini, dengan angka bank pusat mengindikasikan negara itu telah memiliki USD 2.31 miliar di cadangan resmi mereka Februari lalu.

Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang punya cengkeraman kekuatan politik di negara itu bersama dengan saudaranya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, Menteri Keuangan Basil Rajapaksa dan Menteri Irigasi Chamal Rajapaksa, sebelumnya telah bersikeras mencari bantuan IMF.

Namun, minggu lalu, presiden membalikkan arah, mengatakan ia telah memutuskan bekerja dengan IMF setelah bertemu dengan seorang delegasi IMF.

"Kami akan mendiskusikan dengan otoritas mengenai bagaimana cara terbaik kami membantu Sri Lanka maju," ujar jubir IMF Gerry Rice dalam pernyataan kepada wartawan di ibu kota Sri Lanka.

Kekacauan ekonomi ini jadi yang terburuk sepanjang kehidupan warga Sri Lanka.

Keputusan untuk terjun ke pertanian organik tahun lalu oleh pemerintah berubah jadi sebuah bencana.

Larangan untuk memakai semua pupuk kimia tanpa mengajari petani-petani Sri Lanka, memimpin pada meroketnya harga pangan dan kekurangan pangan.

Walaupun kebijakan ini sudah dibalik secara sebagian di Desember lalu, kerusakan telah terjadi.

"Pertanian sangat tertekan. Mereka kini ingin mengimpor pupuk tapi dengan perang di Ukraina, pupuk tidak tersedia karena negara lain punya kontrak jangka panjang yang mengikat pasokan," ujar pensiunan diplomat India, Neelam Deo.

Deo mengatakan perang Ukraina telah merusak industri wisata yang sudah runtuh karena pandemi.

Baru hendak pulih dibantu dengan turis Ukraina dan Rusia yang menambah pendapatan Sri Lanka, kini sumber itu musnah.

Kondisi diperburuk dengan hubungan Colombo dengan India dan China, yang berebut pengaruh di negara itu.

China telah menjadi sosok yang hadir secara mendominasi sejak babak awal dekade silam.

Kehadiran ini melemahkan hubungan India-Sri Lanka, baik secara kenyataan dan lebih lagi di mata para ahli strategi India.

India ingin Colombo lepas dari cengkeraman Beijing.

Mereka telah memandang Sri Lanka dalam bagian dari pengaruhnya di wilayah itu.

Ketika Menteri Keuangan Basil Rajapaksa mengunjungi New Delhi pada 15 Maret untuk meminta bantuan finansial, India merespon dengan memperpanjang utang USD 912 juta bersama pinjaman tambahan USD 1 miliar untuk membeli makanan dan bahan bakar.

Setelah pertemuan dengan Rajapaksa, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, seolah-olah sengaja membangkitkan hubungan mereka sebelumnya, men-tweet “Neighbourhood First. India mendukung Sri Lanka”.

Tetapi para analis menunjukkan bahwa India tidak dapat menandingi China dalam investasi, pinjaman, dan bantuan.

Ke Chinalah Sri Lanka berpaling pada 21 Maret ketika meminta bantuan sebesar US$2,5 miliar.

Permintaan itu masih dipertimbangkan tetapi jika Beijing setuju, itu akan semakin memperdalam utang Sri Lanka yang sudah cukup besar kepada China.

Utang tersebut termasuk uang untuk proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Hambantota dan kota pelabuhan baru di Kolombo untuk dikembangkan di atas tanah reklamasi.

Utang Cina Sri Lanka merupakan sekitar 10 persen dari total utang luar negerinya.

China belum setuju untuk merestrukturisasi mereka.

Pelajaran di sini, kata mantan duta besar India Yogesh Gupta, adalah bahwa Sri Lanka seharusnya mencari studi penilaian proyek independen sebelum menerima pinjaman China untuk melihat apakah proyek mahal seperti Hambantota “akan memenuhi kebutuhan domestiknya atau benar-benar menguntungkan terutama pemberi pinjaman dalam melayaninya. kepentingan global.”

“Membangun pelabuhan seperti Hambantota yang tidak menerima banyak kapal atau pengguna terbatas hanya menambah kewajiban Sri Lanka tanpa memberikan manfaat yang sebanding,” kata Gupta.

Bagi mereka yang berada di Kementerian Luar Negeri India yang berharap agar utang Sri Lanka dapat mendorongnya menjauh dari China, Sathiya Moorthy, kepala Observer Research Foundation di Chennai, memberikan peringatan.

Moorthy mengatakan bahwa sementara krisis saat ini mungkin sedikit menggerakkan hubungan Sri Lanka dengan Beijing – “yang seharusnya cukup baik untuk India” – negara kepulauan itu tidak akan melonggarkan hubungannya dengan China.

“Sri Lanka membutuhkan China [dan Rusia] di PBB di mana mereka memiliki hak veto [tidak seperti India] yang siap mereka gunakan tanpa mengacu pada masalah hak asasi manusia di Sri Lanka. Bagaimanapun, Sri Lanka juga tidak bisa melepaskan China dan utang apa pun yang mereka miliki kepada Beijing, ”kata Moorthy.

Baca Juga: Namanya Terseret Korupsi Minyak Goreng dan Izin Ekspor CPO Indonesia, Beginilah Kondisi Gurita Sawit Wilmar Grup yang Miliki Berhektar-hektar Lahan Sawit di Berbagai Negara

Artikel Terkait