Berikut Ini Faktor Politik yang Mendorong Munculnya Reformasi

Intisari-Online.com - Apa faktor politik yang mendorong munculnya reformasi?

Secara umum latar belakang munculnya reformasi yaitu karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru.

Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi.

Di semua bidang tersebut terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam bidang politik, yang paling menonjol adalah dominasi partai Golongan Karya dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di Era Orde Baru.

Hal tesebut karena semua elemen pemerintahan (pegawai negeri) diharuskan memilih Golkar atau Golongan Karya.

Untuk diketahui, sebelum reformasi, di Era Orde Baru telah terjadi enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997.

Pemilu dilakukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan untuk menegakkan demokrasi.

Baca Juga: Inilah Latar Belakang Lahirnya Gerakan Reformasi Tahun 1998

Baca Juga: Terobsesi pada Para Selirnya, Kaisar China Ini Terapkan Peraturan Agar Mereka Bunuh Diri Jika Kaisarnya Meninggal, Tradisi yang Terus Berlangsung Bertahun-tahun Kemudian

Namun, Pemilu selama Orde Baru hanya digelar sebagai formalitas, di mana pemilihan yang diselenggarakan selalu dimenangkan oleh partai Golongan Karya atau Golkar.

Hal itu karena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang lancar dilakukan oleh Soeharto dan kroninya yang terus berkuasa.

Selain itu, pemerintah Orde Baru sangat otoriter dan antikritik.

Di awal pemerintahannya, Orde Baru, yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tidak segan menyingkirkan pendukung lawan politiknya yang dinilai akan mengancam.

Gaya tangan besi atau otoriter, secara perlahan membawa Soeharto mengontrol dan menguasai negara secara berkesinambungan.

Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib.

Kopkamtib yang sudah ada sejak 1965 ditugaskan mengurusi penyaringan dan pembersihan aparatur negara melalui Keputusan Pangkopkamtib No. Kep-010/Kopkam/3/1969 tahun 1969.

Kopkamtib mengawasi kinerja birokrasi pemerintah dan bisa masuk ke masyarakat luas.

Baca Juga: Tak Perlu Melalui NATO atau Minta Izin pada Eropa, Inggris Sesumbar Akan Hancurkan Rusia dan Ikut Perang dengan Ukraina, Jika Rusia Terbukti Gunakan Senjata Tak Kasat Mata Ini

Baca Juga: Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno dalam Bentuk Candi Baik yang Bercorak Hindu ataupun Buddha

Kemudian pada 1975, Kopkamtib bertugas menyeleksi calon pegawai negeri dari keterlibatan G30S.

Pada 1980-an, Orde Baru benar-benar tidak tersentuh berkat gaya otoriter Soeharto dalam menguasai Indonesia.

Pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Maka, gerakan reformasi lahir sebagai puncak ketidakpuasan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan yang demikian.

Ketidakpuasan atas pemerintahan Orde Baru itu kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia.

Pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri.

Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Itulah faktor politik yang mendorong munculnya reformasi.

Baca Juga: 'Crazy Rich' Muslim Ukraina Siap Bangun Kembali Kota Mariupol, Wilayah Paling Terpukul yang Hancur Lebur karena Serangan Rusia

Baca Juga: Sejarah Peradaban Islam dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern

(*)

Artikel Terkait