Tiba-tiba Sentil Indonesia Perkara Aplikasi PeduliLindungi, AS Ternyata Gelagapan Sewaktu India Singgung Masalah Pelanggaran HAM Besar-besaran di AS, Laporan Ini Buktinya

Intisari - Online.com -Aplikasi PeduliLindungi dilaporkan oleh Pemerintah Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Tudingan dimuat dalam Laporan Praktik HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

“Pemerintah membuat PeduliLindungi, aplikasi ponsel pintar yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19,” seperti dikuti dari laporan tersebut, Sabtu, 16 April 2022.

Laporan itu menyebut aplikasi itu berupaya melacak penyebaran virus dengan mewajibkan orang yang memasuki ruang publik untuk melakukan registrasi menggunakan aplikasi.

Aplikasi itu menyimpan informasi tentang status vaksinasi. Laporan menyebut organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan tentang privasi data penduduk.

“LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” kata laporan itu.

Kementerian Kesehatan menyatakan tuduhan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM tidak mendasar.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, aplikasi PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid-19 di Indonesia dibanding negara tetangga, bahkan negara maju.

"Bacalah laporan asli dari US State Department dengan seksama. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM," kata Siti Nadia seperti dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Kementerian Kesehatan, Sabtu, 16 April 2022.

"Kami mohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan terjadi pelanggaran."

Pelanggaran HAM oleh AS

Amerika Serikat sendiri ternyata tengah dituding atas dugaan pelanggaran HAM.

Tuduhan ini dilayangkan oleh India.

Melansir media India The Wire, Menteri Hubungan Luar Negeri India S. Jaishankar menyinggung serangan terhadap orang India di Amerika dan orang Amerika keturunan India, beberapa hari setelah menteri luar negeri AS Antony Blinken mengatakan negaranya sedang memantau peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di India.

Dia mengatakan ini pada konferensi pers bersama pada hari Senin, setelah dialog 2+2 disampaikan oleh Blinken, Jaishankar, menteri pertahanan Rajnath Singh dan menteri pertahanan AS Lloyd Austin.

Menurut kantor berita PTI, Jaishankar berkata, “Dengar, orang berhak memiliki pandangan tentang kita. Tapi kita juga sama-sama berhak untuk memiliki pandangan tentang pandangan mereka dan tentang kepentingan, dan lobi dan bank suara yang mendorong itu. Jadi, setiap kali ada diskusi, saya dapat memberitahu Anda bahwa kami tidak akan segan untuk berbicara.”

“Saya akan memberi tahu Anda bahwa kami juga mengambil pandangan kami tentang situasi hak asasi manusia orang lain, termasuk Amerika Serikat. Jadi, kami mengangkat masalah hak asasi manusia ketika mereka muncul di negara ini, terutama jika itu menyangkut komunitas kami. Dan faktanya, kami memiliki kasus kemarin… di situlah kami berdiri,” katanya.

Pada hari Selasa, dua pria Sikh diserang dan dirampok di Queens di New York City.

Hanya beberapa hari yang lalu, seorang pria tua Sikh juga diserang di New York.

Berbicara kepada pers, Jaishankar mengatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah topik diskusi selama pertemuan tingkat menteri AS 2+2 India minggu ini.

“Mengenai masalah hak asasi manusia; tidak, kami tidak membahas hak asasi manusia selama pertemuan ini. Pertemuan ini terutama difokuskan pada urusan politik-militer,” kata Jaishankar kepada wartawan saat ia mengakhiri perjalanannya di sini, yang terutama untuk menghadiri dialog menteri India-AS 2+2.

Menanggapi sebuah pertanyaan, Jaishankar mengatakan bahwa masalah HAM tidak dibahas dalam pertemuan kali ini, namun telah muncul di masa lalu.

“Ini adalah topik yang telah muncul di masa lalu. Itu muncul ketika sekretaris Blinken datang ke India. Saya pikir jika Anda mengingat konferensi pers setelah itu saya sangat terbuka tentang fakta bahwa kami telah membahasnya dan mengatakan apa yang harus saya katakan, ”katanya.

“Jadi izinkan saya menyampaikannya kepada Anda seperti ini sehingga ada kejelasan tentang di mana kita berdiri dalam masalah ini,” tambahnya.

Dalam perkembangan terpisah, departemen luar negeri AS merilis Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia tahunan , bagian India yang mengatakan:

“Meskipun upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran dan korupsi, kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran resmi tetap ada di semua tingkat pemerintahan, berkontribusi pada impunitas yang meluas. Investigasi dan penuntutan kasus-kasus individu terjadi, tetapi penegakan yang lemah, kekurangan petugas polisi yang terlatih, dan sistem pengadilan yang terlalu terbebani dan kekurangan sumber daya berkontribusi pada rendahnya jumlah hukuman.”

Baca Juga: Indonesia Pantas Ketar-ketir Jika AS Mulai 'Usil' Soal HAM, 3 Dekade Silam Alutsista Kita Nyaris Jadi Rongsokan Gegara Dalih Sama, Nama Prabowo Terseret

Artikel Terkait