Berlagak Bela Muslim di Xinjiang dengan Gembar-gembor Ogah Ikut Olimpiade China 2022, Borok AS yang Dimulai 2 Dekade Silam Ini Malah Jadi Bulan-bulanan

Tatik Ariyani

Penulis

Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, China
Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, China

Intisari-Online.com -Pada Senin (6/12/2021) lalu, Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

Hal ini terkait isu pelanggaran hak asai manusia (HAM) yang dituduhkan AS ke China.

“Negeri Tirai Bambu” disebut AS telah melakukan serangkaian aksi keji hingga genosida ke etnis Muslim, salah satunya Uighur, di Xinjiang.

Boikot diplomatik berarti para pejabat AS termasuk presiden tidak akan datang ke Olimpiade Beijing, tetapi para atletnya tetap bertanding.

"Pemerintahan Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik atau resmi ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022, mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan RRC yang sedang berlangsung di Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki.

"Para atlet di Tim USA mendapat dukungan penuh kami. Kami akan berada di belakang 100 persen saat kami mendukung mereka dari rumah," lanjutnya dikutip dari AFP.

Strategi Amerika, menggunakan boikot untuk menekan Beijing atas nama 'hak asasi manusia,' mungkin terbukti mahal di masa depan.

Amerika mengklaim bahwa diplomat AS tidak akan berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai protes atas "pelanggaran hak asasi manusia ... di Xinjiang."

Baca Juga: Sumber Sejarah Kerajaan Majapahit yang Masih Utuh, Apa Saja Semuanya?

Baca Juga: Termasuk Polah Kaisar China yang Inginkan Keabadian, Inilah 3 Cara Gila yang Pernah Dilakukan Manusia untuk Hidup Abadi Namun Berujung Maut

Klaim itu dapat dengan mudah dibantah hanya dengan mengingat bahwa AS telah mengambil bagian dalam Olimpiade Musim Panas Beijing 2008, melansir Middle East Monitor, Minggu (23/1/2022).

Kemudian, klaim pelanggaran hak asasi manusia di China hampir tidak menjadi prioritas bagi Amerika.

Hal itu karena satu alasan tunggal: ekonomi China yang berkembang adalah garis pertahanan terakhir yang menyelamatkan ekonomi global dari kehancuran total, yang merupakan akibat dari salah urus ekonomi AS dan kelalaian lembaga perbankan terbesar di Amerika.

“Sejak dimulainya krisis keuangan global pada tahun 2008, satu negara lebih dari yang lain telah memberikan 'dorongan besar' untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global," tulis Stephen King di Financial Times pada Agustus 2015.

Hal-hal telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

China muncul sebagai kekuatan ekonomi global, yang semakin menggantikan AS dan sekutunya di panggung dunia.

Putus asa untuk pulih dari kesengsaraan ekonomi mereka, yang diperparah oleh besarnya pengeluaran militer untuk perang yang tampaknya tak berujung, AS telah mengobarkan jenis perang yang berbeda melawan China.

Perang ekonomi ini, yang dimulai di bawah pemerintahan Barack Obama pada 2012, dan dipercepat di bawah pemerintahan Donald Trump, berlanjut di bawah pemerintahan Joe Biden.

Baca Juga: Tak Heran Eropa Was-was Perang Rusia-Ukraina, Jenderal Top AS pun Ungkap Hal Mengerikan Ini Jika Rusia Melepaskan Serangan di Ukraina

Baca Juga: Viral Kapolsek Bocorkan Kematian Soeharto, Polisi Ini Malah Kuak Penyebab Kematian Ibu Tien, Benarkah karena Ditembak Anaknya?

Namun, memaksa negara sebesar China untuk berkompromi pada pertumbuhan ekonominya hanya untuk memungkinkan Washington mempertahankan dominasi globalnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, itu sama sekali tidak adil.

Menggunakan boikot olahraga untuk menunjukkan bahwa Washington masih memiliki banyak pilihan sebenarnya menghasilkan yang sebaliknya.

Hanya tiga negara lain yang setuju untuk bergabung dengan boikot diplomatik Amerika.

AS dan tiga sekutunya ingin kita percaya bahwa boikot diplomatik mereka dimotivasi oleh prinsip-prinsip, dalam membela Muslim Uyghur China.

Jika itu masalahnya, apa yang bisa dilakukan dari perang yang dipimpin AS di negara-negara Muslim selama dua dekade terakhir?

Standar hak asasi manusia macam apa yang diterapkan Washington ketika mengobarkan perang di Afghanistan pada tahun 2001 dan menginvasi Irak pada tahun 2003?

Baca Juga: Bisa Lenyapkan Musuh Tanpa Bekas, Inilah Agen Spionase Israel Mossad yang Kerap Gegerkan Dunia

Baca Juga: Sumber Sejarah Kerajaan Majapahit yang Masih Utuh, Apa Saja Semuanya?

Artikel Terkait