Intisari-Online.com -Perjanjian AUKUSyang ditandatangani antara Australia, Inggris dan AS pada hari Rabu telah memicu perdebatan tentang percepatan hipotetis konflik antara China dan Taiwan.
Perjanjian kapal selam nuklir tersebut memperkuat aliansi antara tiga negara demokrasi besar Barat yang telah mendukung pulau demokrasi (Taiwan), meskipun tidak satupun dari mereka mengakui Taiwan sebagai sebuah negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menyatakan, aliansi ketiganya berpotensi merusak stabilitas regional dan memulai perlombaan senjata.
Zhao mengkritik ketiganya menerapkan "mentalitas Perang Dingin usang", dan memeringatkan mereka bisa merusak kepentingan sendiri.
Pada hari Kamis, mantan PM Inggris Theresa May menantang penggantinya, Boris Johnson, menanyakan selama debat Commons apakah perjanjian pertahanan AUKUS yang baru ditandatangani dapat menyebabkan Inggris terseret ke dalam perang dengan China atas Taiwan,dilansirexpress.co.uk, Sabtu (18/9/2021).
Ketegangan di sekitar pulau itu meningkat sejak Presiden Xi Jinping bersumpah pada 2019 untuk "menyatukan kembali" Taiwan dengan daratan China, menggunakan kekuatan jika perlu.
Perdana Menteri InggrisBoris Johnson berhati-hati untuk tidak mengesampingkan apa pun dalam jawabannya.
"Inggris tetap bertekad untuk membela hukum internasional dan itu adalah saran kuat yang akan kami berikan kepada teman-teman kami di seluruh dunia, dan saran kuat yang akan kami berikan kepada pemerintah di Beijing," katanya.
Sementara itu, berbicara dari Taipei pada hari Jumat, juru bicara kementerian Taiwan Joanne Ou mengatakan pulau itu menyambut baik dukungan internasional tetapi lebih memilih untuk tidak melihat tentara Barat yang berperang memaksakan diri di wilayahnya.
"Tentu saja kami akan sangat menghargai dukungan dari komunitas internasional dan negara-negara yang berpikiran sama, tetapi itu bukan keharusan," kata Ou.
Ou mengatakan Taiwan menyambut baik pembentukan AUKUS "tetapi itu tidak berarti bahwa kami meminta Inggris untuk terlibat dalam konflik di Selat Taiwan."
"Kami bertanggung jawab atas keamanan nasional Taiwan, kami tidak meminta Inggris atau negara lain untuk berperang atas nama kami."
“Membangun di atas fondasi yang kokoh, pemerintah kami akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain dengan ide serupa untuk memperluas ruang internasional Taiwan, menjaga demokrasi dan nilai-nilai bersama, dan tatanan internasional berbasis aturan, dan bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," lanjut juru bicara kementerian.
Berbicara pada pertemuan kepala negara Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Tajikistan melalui tautan video, pemimpin China Xi Jinping mendesak anggota kelompok itu untuk "benar-benar menolak kekuatan eksternal untuk ikut campur di negara-negara di kawasan kami dengan alasan apa pun, dan memegang masa depan pembangunan dan kemajuan negara kita dengan kuat di tangan kita sendiri."
Dia bersumpah untuk menolak "gangguan dari kekuatan eksternal."
Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengatakan pemerintah harus menanggapi ancaman dari China dengan serius.
"Komunis China berkomplot melawan kami terus-menerus," katanya.
Pengeluaran pertahanan Taiwan "didasarkan pada menjaga kedaulatan nasional, keamanan nasional, dan keamanan nasional. Kita tidak boleh santai. Kita harus memiliki persiapan terbaik agar tidak terjadi perang," tambahnya.
Awal pekan ini, Taipei bahkan mengatakan sepuluh pesawat China, termasukpesawat tempur, memasuki wilayah udaranya hanya sehari setelah Inggris, AS, dan Australia menandatangani pakta pertahanan.
Rincian penerbangan, yang diterbitkan oleh kementerian pertahanan Taiwan, menunjukkan pesawat tempur China secara singkat meluncur ke zona pertahanan sebelum berbalik.
Pulau itu telah melaporkan misi berulang oleh angkatan udara China selama setahun terakhir.
Awal bulan ini 19 pesawat China, termasuk pembom berkemampuan nuklir, memasuki zona identifikasi pertahanan udara, menurut kementerian pertahanan.