Advertorial
Intisari-Online.com - Carmel Budiarjo, adalah seorang warga London yang telah gigih mengkampanyekan hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia sepanjang masa hidupnya.
Ia lahir pada 18 Juni 1925 di London dari sepasang suami-istri imigran Yahudi, Rebecca (nee Chaplin) dan Simon Brickman.
Kemudian, dia dibesarkan di atas toko penjahit ayahnya di Greenwich selama Perang Dunia kedua.
Carmel mengenyam pendidikan di sekolah John Roan untuk anak perempuan dan kemudian memperoleh beasiswa untuk belajar sosiologi dan ekonomi di London School of Economics, di mana dia mengembangkan minat dalam politik.
Baca Juga: Kisah Evakuasi Para Pahlawan Revolusi G30S PKI dari Lubang Buaya, Sempat Mengalami Kendala
Setelah lulus, pada tahun 1946 ia bekerja untuk Persatuan Pelajar Internasional di Praha.
Di sanalah ia bertemu dengan Suwondo Budiardjo (dikenal sebagai Bud), seorang pejabat pemerintah Indonesia.
Mereka menikah pada tahun 1950, bertentangan dengan keinginan kedua orang tua mereka, dan setelah kelahiran anak pertama mereka pindah ke Indonesia.
Setelah itu, dimulailah kehidupan Carmel selanjutnya yang membawa wanita ini menjadi mercusuar harapan bagi rakyatnya di negara baru saat itu.
Sosok ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebab kebebasan dan penentuan nasib sendiri di wilayah yang dikuasainya – Timor Timur (sekarang Timor-Leste), Aceh dan Papua Barat.
Perjuangannya di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an.
Saat itu, Carmel dan suaminya mulai bekerja di Indonesia, membantu membangun sebuah negara baru yang merdeka setelah masa penjajahan Belanda yang lama.
Carmel adalah peneliti ekonomi untuk kementerian luar negeri dan Bud adalah wakil menteri di departemen komunikasi laut.
Baca Juga: Bagaimana Proses Sidang Resmi dan Tidak Resmi yang Dilaksanakan BPUPKI?
Ketika Soekarno, Presiden Pertama Indonesia, digulingkan dalam kudeta pada tahun 1965 dan pada tahun-tahun berikutnya, ribuan orang dijebloskan ke penjara ditahan tanpa pengadilan.
Pada tahun 1969, Carmel dan Bud pun menjadi salah satunya.
Mereka dipenjara, secara terpisah, dituduh sebagai anggota PKI dan terlibat dalam gerakan komunis di Indonesia.
Carmel bebas tiga tahun kemudian, setelah seorang pengacara Inggris, Sarah Leigh, memperjuangkan kasusnya.
Carmel pun diakui sebagai warga negara Inggris. Hal ini menyebabkan pembebasannya, tetapi sekaligus juga pengasingannya dari Indonesia.
Pengasingan itu tak menghentikan perjuangannya. Dihentikan di Nusantara, ia masih terus bergerak dari tanah kelahirannya.
Sekembalinya ke London, ia mulai berkampanye untuk sisa tahanan politik di Indonesia.
Bersama rekan-rekan aktivis, pada tahun 1973 ia mendirikan organisasi Tapol, akronim Indonesia untuk tahanan politik – yang mendedikasikan sisa hidupnya untuk perjuangan kebebasan dan keadilan di sana.
Perjuangannya pun membuahkan hasil. Setelah 12 tahun ditahan, Bud juga dibebaskan dan datang ke Inggris untuk berkumpul bersama keluarganya.
Selama bertahun-tahun, Carmel dan Tapol semakin memusatkan perhatian mereka pada perjuangan penentuan nasib sendiri oleh rakyat di wilayah Indonesia, dan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kendali Jakarta, khususnya atas Timor Timur, Aceh dan Papua Barat.
Pada saat konflik-konflik tersebut kurang dikenal di Barat, diabaikan atau disembunyikan dari pandangan, Tapol konsisten dalam pekerjaannya untuk menjaga agar suara orang-orang ini didengar.
Berbagai kampanye dilakukan Carmel dan Tapol, membuatnya begitu dihargai oleh pihak-pihak yang diperjuangkannya.
Pada tahun 2009, negara Timor-Leste yang baru merdeka menganugerahinya Ordo Timor-Leste.
Kemudian tahun berikutnya, dia diadopsi sebagai Putri Papua Barat.
Pekerjaan hak asasi manusianya juga memberinya penghargaan Penghidupan Hak 1995, kadang-kadang dikenal sebagai "hadiah Nobel alternatif".
Carmel dan Bud bercerai pada tahun 1983. Kini, pejuang hak asasi manusia di Indonesia ini telah tiada, Carmel meninggal pada 10 Juli 2021 lalu.
(*)