Pastikan Penyaluran Bansos Cepat dan Tepat Sasaran, Pemerintah Kolaborasi dengan Banyak Pihak

Intisari-Online.com – Pandemi Covid-19 memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memberikan jaring pengaman kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni mengatakan, bansos memiliki dua manfaat.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika Bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menurut rilis yang diterima Intisari, Jumat (3/9/2021).

Sebagai informasi, pemerintah memberikan dua jenis bansos kepada masyarakat selama masa pandemi, yakni bansos reguler yang disalurkan setiap tahun dan bansos nonreguler.

Baca Juga: Kabar BaikUntuk Orang Satu Indonesia, 5 Bansos Ini Cair di Bulan September, Segera Cek Buku Tabungan Anda!

Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.

Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.

Tubagus mengatakan, untuk memastikan kualitas, Menko PMK Muhadjir Effendy sendiri telah melakukan pengecekan acak terhadap beras bansos sebelum disalurkan.

Sementara, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, baik reguler dan nonreguler, pemerintah berkolaborasi dengan banyak pihak.

Kolaborasi untuk sukseskan penyaluran bansos

Tubagus, dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pengadaan dan penyaluran bansos tidak dilakukan oleh pemerintah pusat seorang diri. Kerja sama dijalin dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sejumlah stakeholder, dan masyarakat.

Baca Juga: PPKM Terus Berlanjut, Sedangkan Kasus Covid-19 Masih Terus Bertambah, Ilmuwan Beberkan Kapan Indonesia Bisa Bebas dari Pandemi, Ini Syaratnya

Salah satu contoh penerapan kolaborasi tersebut adalah pembagian sembilan bahan pokok (sembako) di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho yang juga hadir dalam dialog virtual mengatakan, pihaknya turut membantu dalam penyaluran bansos beras dari pemerintah.

Secara rutin, Polres Sukoharjo membagikan beras beserta kebutuhan pelengkap kepada masyarakat yang tengah isolasi mandiri. Kebutuhan pelengkap disediakan dari hasil produksi lokal. Misalnya, sayur dan tanaman obat dari kebun warga serta ikan lele yang diternak di kolam budidaya polsek setempat.

Dengan begitu, produk lokal turut berdaya. Secara tidak langsung, Polres Sukoharjo juga membantu masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan untuk menanam atau beternak.

Tidak hanya itu, Polres Sukoharjo juga membantu penyaluran bantuan dari pihak swasta kepada masyarakat.

“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.

Baca Juga: Sempat Bernasib Seperti Indonesia, Negara Asia Tenggara Ini Malah Ingin Ikuti Jejak Singapura Hidup Bersama Covid-19, Apa Kata Ilmuwan?

Sementara itu, untuk memastikan bansos tepat sasaran pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima Bansos.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya berharap upaya tersebut terus dijalankan. Sebab, menurutnya program bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.

Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bansos dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

Berly berharap, pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM,” ujarnya.

Pada akhir dialog, Tubagus mengatakan kerja sama dari masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bansos atau melakukan pelaporan terkait penyaluran bansos lewat situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.