Advertorial

Manfaat PEN Mulai Terlihat, Pemerintah Terus Dorong Serapan Anggaran

Yussy Maulia
Sheila Respati

Tim Redaksi

Tren pemulihan ekonomi nasional telah mengalami peningkatan. Pemerintah terus dorong  pemulihan tersebut melalui beragam skema serapan PEN.
Tren pemulihan ekonomi nasional telah mengalami peningkatan. Pemerintah terus dorong pemulihan tersebut melalui beragam skema serapan PEN.

Intsiari-Online.com - Staf Ahli MenteriKeuanganBidang Pengeluaran NegaraKunta Wibawa mengatakan, dari segi indikator ekonomi makro, tren perekonomian Indonesia telah menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya.

Hal tersebutterlihat dari belanja modal keseluruhan APBN 2021 yang penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I dan II di 2020.

Tren pemulihan ekonomi Indonesia juga tak terlepas dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terus didorong oleh pemerintah.

Meski demikian, Kunta menilai bahwa saat ini pemerintah perlu terus mendorong serapan program PEN agar dampaknya lebih signifikan bagi masyarakat dan perokonomian nasional.

Baca Juga: Percepat Migrasi Siaran Televisi ke Digital, Kominfo Buka Seleksi Penyelenggaraan Multipleksing

"Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” ujar Kunta dalam Dialog Produktif KPCPEN melalui keterangan tertulis yang diterimaIntisari, Selasa (6/7/2021).

Sebagai informasi, total anggaran PEN hingga akhir Juni 2021 tercatat mencapai Rp 237,4 triliun atau sekitar 34 persen dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun.

Total anggaran tersebut dialokasikanpada klasterkesehatanprogram PEN sebesar Rp 45,4 triliun atau 26,3 persen dari pagu, klaster perlindungan sosial sebesar Rp 65,36 triliun atau 44 persen dari pagu, dan klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 50,93 triliun atau sekitar 26,3 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan pada klaster program prioritas sebesar Rp 39,79 triliun atau sekitar 31,1 persen dan klaster insentif usaha Rp 36 triliun atau 63,5 persen dari pagu anggaran.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Hoaks Tentang Vaksin Covid-19, Kemenkominfo Libatkan Multistakeholder

Terus tingkatkan program prioritas

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus mendorong sejumlah program prioritas untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Terkait KemenkopUKM, saat ini KemenkopUKM masih terus melanjutkan program PEN tahun lalu guna mendukung keberlangsungan masyarakat dan pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengatakan, dukungan program tersebut diberikan dalam beberapa skema, yakni bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, danBantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

"Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp 11,76 triliun," imbuh Eddy.

Baca Juga: Giat Kembangkan Usaha di Tengah Pandemi, Ini Upaya yang Dilakukan UMKM StarProtection Agar Terus Cuan

Eddy menambahkan, KemenkopUKM berencana menambah penerima bantuan hingga 3 juta jiwa lagi dengan total anggaran tambahan Rp 3,6 triliun.

Sementara itu, Kementerian PUPR tengah mendorong lima program prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya program padat karya senilai Rp 23,24 triliun yang mampu mencakup sekitar 1,2 juta tenaga kerja di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian PUPREndra Saleh Atmawidjaja mengatakan, program padat karya tersebut dilaksanakan dalam rangka membuka lapangan pekerjaan melalui berbagai kegiatan, seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, atau pengecatan jembatan.

"Realisasinya sudah mencapai 47 persen, (dan) yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja, tambah Endra.

Sementara itu, Kementerian PUPR juga tengah melakukan empat fokus pembangunan lainnya, yaknipembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,81 triliun dan pembangunan proyek ketahanan pangan sebesar Rp 34,3 triliun.

Kemudian, terdapat pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi sebesar Rp 240 miliar dan pembangunan kawasan industri sebesar Rp 9,83 triliun.