BPK Ketar-ketir Pemerintah Indonesia Akan Kesulitan Bayar Utang Karena Jumlahnya Terus Membengkak, Luhut Malah Sebut Rasion Utang Indonesia Masih Kecil daripada Negara Lain

Intisari-Online.com - Utang Indonesia yang terus membengkak membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah akan kesulitan untuk membayarnya.

BPK telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu, termasuk penggunaan APBN 2020.

Lembaga auditor tersebut menyatakan kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna berujar, utang pemerintah semakin jor-joran akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19).

Baca Juga: Utang Indonesia Terus Membengkak Hingga Rp6.074 Triliun, Benarkah Pemerintah Indonesia Bakal Kesulitan Membayar Utang? BPK Ungkap Kekhawatiran Ini

Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional.

Dikutip dari Kompas TV pada Rabu (23/6/2021), Agung mengatakan, "Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah."

Lembaganya menyoroti kenaikan utang pemerintah Presiden Jokowi yang melebihi kebutuhan. Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2020 sebesar Rp 1.647,78 triliun.

Kemudian realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun, sehingga defisit APBN mencapai Rp 947,7 triliun.

Baca Juga: Demi Berantas Covid-19, Indonesia Kembali Berutang Rp13 Triliun dari Bank Dunia, Rupanya Inilah Jumlah Bunga yang Harus Dibayar Pemerintah dalam Setahun, Sudah Tembus Ratusan Triliun

PROMOTED CONTENT