Intisari-online.com -Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat musisi Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia dikritik banyak pihak salah satunya oleh anggota Komisi VI DPR Amin Ak.
Amin menyebutkan keputusan hanya didasarkan pada kontribusi Abdee memenangkan Presiden Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden dan bukan karena kemampuannya.
"Menurut saya pertimbangan yang digunakan oleh Menteri BUMN bukan kompetensi tapi kontribusi pada pemenangan saat Pilpres atau kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden Joko Widodo," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/5/2021).
Banyaknya pendukung dan relawan Jokowi yang duduk di kursi komisaris BUMN dengan kompetensi yang kurang sesuai dengan bisnis perusahaan juga mulai disoroti banyak pihak.
Amin menilai hal tersebut tidak cocok dengan prinsip-prinsip mengelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
"Diingkarinya prinsip-prinsip GCG ini yang menjadikan banyak BUMN kita jalannya tertatih-tatih dan menderita rugi," kata dia.
Amin yang berasal dari Partai Keadilan Sejahteran menyebut tidak masalah jika pemerintah membagi-bagikan jatah direksi atau komisaris BUMN kepada relawan atau pendukung selama memperhatikan prinsip profesionalisme.
"Dengan demikian keberadaan yang bersangkutan baik sebagai direksi atau komisaris benar-benar mendukung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Bukan hanya menambah beban (pengeluaran) negara," ujar Amin.
Abdee bukan yang pertama dari pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.
Sebelumnya sudah ada Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, serta Ulin Yusron selaku komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini