Berharap Ekonominya Membaik Setelah Merdeka dari Indonesia, Timor Leste Setujui RUU Pertambangan

Intisari-Online.com - Pada hari Senin, Parlemen Timor Leste menyetujui Rancangan Undang-undang Pertambangan pertama negara tersebut.

Itu merupakan sebuah dokumen yang disiapkan dengan dukungan konsultan dari Portugal.

Saat ini RUU tersebut akan dikirim ke presiden Timor untuk diundangkan.

“Ini adalah tonggak penting bagi Timor Leste untuk pembangunan ekonomi, yang telah kami capai hampir dua puluh tahun setelah pemulihan kemerdekaan,” kata Ketua Parlemen, Aniceto Guterres Lopes, seusai pemungutan suara.

Baca Juga: Bank Pembangunan Asia Prediksi Ekonomi Timor Leste akan Tumbuh pada 2021-2022

Mengingat panjang dan sifat teknis RUU tersebut, parlemen telah memutuskan bahwa tahap kedua akan diadakan di komite khusus.

Dokumen terakhir diserahkan ke pemungutan suara pleno yang saat ini telah berlangsung.

Perdebatan pada dokumen RUU ditandai dengan perbedaan pendapat antarpihak, interpretasi tentang bagaimana seharusnya sektor itu dikelola, pertanyaan tentang izin lingkungan dan bahkan tentang apakah perusahaan publik untuk sektor itu harus didirikan, setara dengan perusahaan minyak milik negara Timor Gap.

Baca Juga: Pantas Saja Australia Awalnya Mati-matian Dukung Pendudukan Indonesia di Timor Leste, Hubungan Mesra dengan Indonesia Menjadi Alasannya

Persetujuan dokumen tersebut telah menghadapi sejumlah rintangan.

Rancangan pertama yang diajukan oleh pemerintah berakhir pada tahun 2018 setelah parlemen berakhir.

Timor Leste sendiri mengadakan pemilihan legislatif pada tahun 2017 dan kemudian pemilihan umum lainnya pada tahun 2018.

Rancangan yang sekarang disetujui diajukan pada Juli 2019.

Rancangan tersebut ditandatangani oleh anggota dari Kongres Nasional Rekonstruksi Timor (CNRT), Partai Pembebasan Rakyat (PLP) dan Persatuan Nasional Kmanek Haburas Timor Oan (KHUNTO) - yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah sebelumnya - dan juga dari Partai Demokrat (PD).

Dokumen tersebut diubah dan dipilih dalam komite, dengan dukungan dari firma hukum Portugis Miranda, yang telah dipekerjakan sebagai bagian dari program dukungan kepada parlemen Timor di bawah 'Kemitraan untuk Peningkatan Penyampaian Layanan melalui Penguatan Manajemen dan Pengawasan Keuangan Publik di Timor-Leste '(PFMO), dibiayai bersama oleh lembaga Camões Portugal dan Uni Eropa.

Versi final RUU, yang akan dikirim ke presiden pada Selasa, belum dirilis oleh parlemen.

Baca Juga: KKB Papua Lekagak Telenggen Terkepung, Tawarkan Opsi Serahkan Diri, Syaratnya Ini Kata Kapolda Papua

Artikel Terkait