Bukti Jelas-jelas di Depan Mata, Biden Malah Tidak Akan Menghukum Putra Mahkota Arab Saudi Atas Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

Intisari-Online.com -Pada 26 Februari, Departemen Luar Negeri AS menempatkan 76 warga negara Arab Saudi dalam daftar larangan bepergian.

Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi keuangan pada pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tetapi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tidak termasuk.

Sanksi tersebut diumumkan setelah Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) merilis laporan yang disiapkan oleh CIA dan agen mata-mata AS lainnya yang menugaskan tanggung jawab atas operasi yang menewaskan Khashoggi ke MBS.

Baca Juga: Terkuak Memang Terlibat dalam Pembunuhan Jamal Khashoggi, Putra Mahkota Arab Saudi Ini Disebut Bisa Hancurkan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Mulai Ketar Ketir

Laporan ODNI mengatakan badan-badan intelijen AS telah menyimpulkan lebih dari setahun yang lalu bahwa putra mahkota Saudi telah menyetujui operasi oleh anggota pengawal untuk menangkap atau membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Kementerian Luar Negeri Saudi pada hari Jumat menolak laporan AS sebagai tidak akurat. Pejabat Saudi membantah MBS terlibat dalam kematian Khashoggi.

ODNI pada hari Senin juga mengatakan telah menghapus tiga nama dari 21 orang yang diidentifikasi dalam laporan asli Khashoggi sebagai terlibat dalam pembunuhan itu.

Baca Juga: Gara-gara Putra Mahkotanya Terlibat dalam Pembunuhan Sadis Khashoggi, Seluruh Arab Saudi Disebut Bisa Kena Dampaknya, Kok Bisa?

Versi baru ODNI dari laporan tersebut mencantumkan 18 orang selain MBS telah "berpartisipasi dalam, memerintahkan, atau terlibat atau bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi".

Menyusul laporan intel AS, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Biden berusaha untuk 'mengkalibrasi ulang' bukan 'memutuskan' hubungan AS-Arab Saudi.

Pada hari Senin, pemerintahan Biden membela keputusannya untuk tidak menerapkan sanksi pada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018.

"Kami sedang bekerja untuk menempatkan hubungan AS Saudi pada pijakan yang benar," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada konferensi pers di Washington.

Melansir Al Jazeera, Senin (1/3/2021), pernyataan tersebut membela keputusan pemerintahan Biden untuk tidak memberikan sanksi kepada putra mahkota, yang merupakan penguasa de facto Arab Saudi.

Baca Juga: Balas Kelicikan China, India Luncurkan Ekspedisi Ini di Himalaya, 'Ekspansi Tiongkok Harus Dilawan Secara Efektif'

Pemerintahan Biden sedang berusaha untuk "mengkalibrasi ulang", bukan "memutuskan" hubungan AS-Saudi, kata Price.

Seandainya pemerintahan Biden melakukan "sesuatu yang lebih dramatis dan sesuatu yang lebih drastis" dengan menyebut MBS sebagai sanksi, itu akan "sangat mengurangi" pengaruh AS di Riyadh, kata Price.

Keputusan pemerintah untuk tidak menghukum putra mahkota menuai kritik keras dari penerbit Washington Post, di mana Khashoggibekerja sebagai seorang kolumnis.

Penerbit Post Fred Ryan menuduh Biden melanggar janji kampanyenya untuk membuat rezim Saudi "membayar harga" atas pembunuhan Khashoggi.

Fred Ryan menulis, "Tampaknya seolah-olah di bawah pemerintahan Biden, lalim yang menawarkan nilai strategis sesaat kepada Amerika Serikat mungkin diberi izin 'satu pembunuhan gratis'."

Baca Juga: Dikenal Sangat Karismatik, Ternyata Soekarno Pernah Beberapa Kali Pinjam Uang Meski Sudah Jadi Presiden, 'Aku Butuh Duit'

Sementara Price mengatakan, “Pilihan yang dibuat Riyadh akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi kawasan itu.”

“Tujuan kami dalam semua ini adalah untuk dapat membentuk pilihan-pilihan itu ke depan. Itulah mengapa kami membicarakan hal ini bukan sebagai pemutusan tetapi sebagai kalibrasi untuk memastikan bahwa kami mempertahankan pengaruh tersebut dalam apa yang kami butuhkan untuk kepentingan kami sendiri. ”

Price mengatakan sejak Joe Biden terpilih sebagai presiden AS, Riyadh telah mengambil "langkah ke arah yang benar" dengan melepaskan aktivis hak-hak perempuan Loujain al-Hathloul dan dua warga negara Saudi-AS, serta mengakhiri blokade yang dipimpin Saudi terhadap Qatar.

Artikel Terkait