Intisari-Online.com - Terkait klaim China soal Laut China Selatan, sejatinya Indonesia tidak mau ikut campur.
Namun Indonesiamenyatakan ketidaknyamanan atas tindakan Beijing di Laut China Selatan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, seperti dilansir dariscmp.com pada Jumat (12/2/2021).
Menurutnya, Indonesia bisa terkena 'limpahan konflik' karena lokasi Laut China Selatan dekat dengan Kepulauan Natuna.
"Adarisiko eskalasi konflik,” ungkapAan Kurnia.
Aan mengacu pada undang-undang yang mulai berlaku pada hari Senin yang memungkinkan.
Seperti kapal penjaga pantai China untuk menggunakan cara "semua yang diperlukan".
Termasuk serangan militer terhadap ancaman oleh kapal asing di perairan yang diklaim China sebagai miliknya.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahwa Beijing berharap negara-negara terkait dapat secara objektif dan benar melihat undang-undang penjaga pantai yang baru.
Sebab China tidak akan membuat klaimyang tidak beralasan tentang masalah tersebut.
China dan beberapa negara Asia Tenggara telah berselilih atasperairan kaya energi di Laut China Selatan,
China mengklaimnya dengan dasar Nine Dash Line atau '9 garis putus-putus'.
Indonesia sendiri tidak memiliki klaim apa pun di Laut China Selatan.
Tetapi klaim Beijing atas wilayah yang secara hukum diakui sebagai dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk perairan di sekitar Kepulauan Natuna menjadi sumber ketegangan dalam hubungan bilateral.
Indonesia dan Vietnam juga masih menegosiasikan batas batas laut mereka, mengingat bagian selatan ZEE Vietnam berbatasan dengan Kepulauan Natuna, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 270 pulau.
Meskipun Bakamla bukan bagian dari angkatan bersenjata Indonesia, pandangan bahwa China merupakan ancaman yang semakin besar terhadap kedaulatan Indonesia ada di dalam jajaran militer Indonesia.
Sebuah artikel dalam buletin Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Darat Indonesia (Seskoad) bulan Desember 2020 menyimpulkan bahwa 'Serangan militer China di Kepulauan Natuna sangat dekat'.
Karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan semacam itu dari markas mereka ada di Kepulauan Spratly.
Bahkan militer Chinamengatakan tahun lalu bahwa mereka telah membentuk "distrik administratif" di rantai pulau Laut China Selatan yang disengketakan yang dikenal sebagai Paracels dan Spratly.
Dikatakan bahwa keduanya berada di bawah kendali maritim kota Sansha di Pulau Hainan.
Kepulauan Paracel diklaim oleh Vietnam, tetapi diduduki oleh China setelah invasi tahun 1974 yang menggusur pasukan Vietnam Selatan.
Akibatnya menewaskan puluhan orang.
Sedangkan ada klaim yang tumpang tindih untuk Kepulauan Spratly, termasuk oleh Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Brunei.
Terakhir, artikel tersebut mengatakan bahwa untuk mencegah hal ini terjadi, Indonesia harus meningkatkan alutsista dan mengintegrasikan kemampuan semua cabang militernya.
Tetapi para analis memperingatkan agar tidak menafsirkan artikel tersebut sebagai indikasi bahwa militer siap berperang.
“Bagi warga sipil, nada artikelnya mungkin terdengar seperti penghasut, tapi wajar bagi tentara,” kata Muhammad Haripin, peneliti pertahanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.