Intisari-Online.com -Myanmar tengah dilanda darurat pemerintahan, dengan pihak militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun untuk menjaga stabilitas negara.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan, Senin (1/2/2021).
Penangkapan tersebut terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer dalam beberapa hari terakhir.
Disebut, pangkal masalah ketegangan di Myanmar bermula dari Pemilu November 2020, pemilu demokratis kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada 2011.
Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, sehingga perolehan suara NLD jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang.
Melansir Al Jazeera, Senin (1/2/2021), Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer menuduh adanya penipuan dan menyerukan untuk pemutaran ulang.
Hanya 10 tahun setelah memulai transisi ke pemerintahan sipil, Tatmadaw (sebutan militer) kembali berkuasa di Myanmar.
Beberapa jam setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dengan menggunakan dalih bahwa pemerintah NLD dianggap gagal untuk bertindak atas klaimnya atas "penipuan yang mengerikan".
Itu juga menjanjikan pemilihan baru, tetapi tidak memberikan kerangka waktu, dan mengumumkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Ming Aung Hlaing.
Analis dan juru kampanye mengatakan ambisi presiden dari panglima tertinggi Min Aung Hlaing memainkan peran kunci dalam perebutan kekuasaan.
Ambisi presiden
Jenderal Ming Aung Hlaing telah lama memendam ambisi presiden, menurut Melissa Crouch, profesor di Fakultas Hukum, Universitas New South Wales di Sydney, Australia.
Namun, perolehan suara USDP dalam pemilu November menggagalkan tujuannya.
Crouch mengatakan kudeta Senin dipicu oleh kesadaran militer bahwa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan kembali kursi kepresidenan.
"Untuk mendapatkan kembali jabatan presiden di tangan mereka, mereka harus bertindak di luar hukum. Dan dalam waktu satu tahun, mereka akan mengizinkan pemilihan baru berlangsung. Jika USDP berhasil mendapatkan sepertiga kursi, maka ada kemungkinan Min Aung Hlaing bisa menjadi presiden."
Min Aung Hlaing, yang sebelumnya merupakan sosok yang kurang dikenal di luar militer, diangkat sebagai panglima tertinggi pada tahun 2011, tepat ketika Myanmar mulai beralih ke pemerintahan sipil setelah 49 tahun pemerintahan militer.
Ketika NLD memenangkan pemilihan multi partai 2015, sang jenderal mulai memposisikan dirinya sebagai calon presiden.
Pada hari Senin, AS mengancam sanksi baru terhadap Myanmar atas "serangan langsung militer terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum", sementara Inggris mengatakan akan bekerja secara diplomatis dengan sekutunya untuk "memastikan kembalinya demokrasi secara damai".
Para pemimpin dari seluruh dunia juga mengutuk kudeta tersebut, tetapi negara tetangga China - salah satu mitra ekonomi paling berpengaruh di Myanmar - mengatakan pihaknya "mencatat" apa yang terjadi dan mendesak semua pihak untuk "menyelesaikan perbedaan" untuk menjaga stabilitas.
Kepentingan bisnis
Sementara itu, Justice for Myanmar, sebuah kelompok kampanye, mengatakan kudeta hari Senin bukan hanya tentang menjaga pengaruh politik Min Aung Hlaing, tetapi juga kekayaannya.
Jenderal tersebut "telah mengeksploitasi posisinya sebagai panglima tertinggi untuk keuntungan pribadinya, dan kudeta hari ini memperluas kekuasaan dan hak istimewa itu," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
"Jika demokratisasi berkembang dan ada pertanggungjawaban atas tindakan kriminalnya, dia dan keluarganya akan kehilangan aliran pendapatan mereka," kata Justice for Myanmar.
Juru kampanye lain setuju.
“Ini adalah kudeta Min Aung Hlaing, bukan hanya kudeta militer,” kata Mark Farmaner, direktur Kampanye Burma yang berbasis di Inggris. Ini tentang posisinya dan kekayaannya.
Kepentingan militer
Analis lain mengatakan kepentingan institusional militer juga berperan.
Kemenangan pemilihan NLD menempatkan militer pada "posisi tawar yang lebih lemah", kata Bridget Welsh, seorang peneliti kehormatan di Institut Riset Asia Universitas Nottingham di Malaysia.
Kuota parlemen yang tidak dipilih oleh militer memberinya hak veto atas amandemen konstitusi, tetapi "posisi mereka akan melemah ketika ada mayoritas yang lebih besar dalam masalah hukum", katanya. "Dan itu merupakan tantangan besar bagi posisi dan otoritas militer di Myanmar."
Sementara Min Aung Hlaing berhasil melakukan kudeta, para pengamat mengatakan masih ada pertanyaan tentang kemampuannya dan kemampuan militer untuk mempertahankan kekuasaan.