Setelah Hubungan di Timur Tengah Dibikin Runyam oleh Trump, Bagaimana Biden Akan Mengatasinya?

Intisari-Online.com -Israel tidak malu untuk menghormati Donald Trump, yang secara luas dikagumi di antara orang Israel karena dukungannya yang kuat terhadap negara mereka.

Tetapi di wilayah Palestina, tidak ada presiden AS yang dicerca secara terbuka sebanyak yang mereka lakukan terhadap Trump.

Atau mereka menggambarkan Trump dengan istilah yang tidak menyenangkan dalam potret dan patung di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Tak heran semua hal itu dilakukan mengingat Trump membalikkan beberapa dekade kebijakan AS di Timur Tengah hanya dalam waktu empat tahun jabatannya.

Baca Juga: Tak Ada Presiden AS yang Memberi 'Hadiah' Bagi Israel Sebanyak Dirinya, Trump Beri Kado Perpisahan yang Bikin Cengkeraman Negeri Zionis di Timur Tengah Makin Kuat

Sehingga, Joe Biden ingin membatalkan banyak perubahan itu selama masa kepresidenannya, tetapi kebebasannya untuk bermanuver akan dibatasi.

Pada sidang konfirmasi Senat pada hari Selasa, pilihan Biden untuk menteri luar negeri, Antony Blinken, mengisyaratkan bahwa melawan Iran akan menjadi inti agenda Timur Tengah Biden, seperti melansir Reuters, Rabu (20/1/2021).

Tetapi Blinken mengatakan Amerika Serikat "masih jauh" untuk bergabung kembali dengan perjanjian 2015 dengan Iran - menahan program nuklir Teheran - yang dihentikan Amerika Serikat di bawah Trump.

Biden dan timnya mengatakan mereka akan memulihkan hubungan dengan Palestina yang terputus oleh Trump.

Baca Juga: Ancaman Iran Kian Nyata, Cegah Perang AS Kirimkan Pembom Nuklir B-52 untuk Beri Peringatan Kepada Iran, Apa Istimewanya?

Hal itu dilakukan dengan melanjutkan bantuan dan menolak tindakan sepihak, seperti pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Namun Blinken mengatakan kedutaan besar AS di Israel akan tetap berada di Yerusalem, yang diakui Trump sebagai ibu kota Israel.

Empat kesepakatan diplomatik yang ditengahi Trump antara Israel dan negara-negara Arab juga kemungkinan besar akan tetap ada.

Kesepakatan-kesepakatan itu memiliki dukungan bipartisan di Washington dan membawa penyesuaian strategis negara-negara Timur Tengah terhadap Iran.

Begitu juga dengan penerimaan Trump atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967 dan dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.

Tantangan Biden adalah bagaimana mundur tidak hanya dari kebijakan era Trump - dan polarisasi yang dipicu oleh Trump - tanpa dituduh mundur dari konflik Israel-Palestina.

Baca Juga: Ada yang Dihirup Lewat Hidung, WHO Beri Bocoran Mengenai Calon Vaksin Covid-19 Generasi Baru

"Dia akan mencoba untuk menunjukkan citra keadilan dan keseimbangan," Michele Dunne, Direktur Program Timur Tengah di Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di AS, mengatakan kepada Reuters.

“Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan Biden terhadap Timur Tengah akan sangat berbeda dari Trump; pertanyaannya adalah seberapa berbedanya mereka dengan (mantan Presiden Barack) Obama ... Saya ragu Biden melihat konflik itu sebagai matang untuk diplomasi AS saat ini."

Trump secara luas mengikuti kebijakan Timur Tengah dengan sekutu terdekatnya di kawasan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Selain mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, Trump mendukung pemukiman Israel di Tepi Barat, wilayah yang dicari Palestina untuk sebuah negara.

Investasi Israel di permukiman Tepi Barat antara 2017-2019 meningkat hampir setengahnya dibandingkan tiga tahun terakhir pemerintahan Obama.

Sehari sebelum pelantikan Biden, Israel mengeluarkan tender untuk lebih dari 2.500 rumah permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, di atas ratusan lainnya yang diumumkan oleh Netanyahu pekan lalu.

Baca Juga: 6 Kejadian Ngeri yang Tak Luput Terekam Kamera 'Drone:' dari Buaya Lapar hingga Adanya 'Monster' di Perairan Papua

Hubungan dengan Palestina mencapai titik terendah baru setelah Trump memotong $ 360 juta dana tahunan untuk UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pengungsi Palestina, mengurangi bantuan lain untuk Palestina dan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington DC.

Blinken kembali ke norma diplomatik sebelum Trump, pada sidang senatnya.

"Satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan untuk memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui apa yang disebut solusi dua negara," kata Blinken.

Namun dia menambahkan: "Secara realistis sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk bergerak maju ke depan."

Di Gaza, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini optimis akan perubahan, dan hal-hal yang mungkin mereda bagi para pengungsi Palestina yang menjadi perhatian agensinya.

“Kami memang memiliki kontak informal dengan pemerintahan baru yang akan datang. Kami mendengar semua pesan yang kami terima bahwa ada niat untuk melanjutkan kemitraan,” katanya kepada Reuters.

Artikel Terkait