Advertorial
Intisari-Online.com -Belakangan, pemerintah Korea Utara dibuat repot oleh para pembelot.
Bahkan, gara-gara tingkah pembelot, Korea Utara sempat bersitegang lagi dengan Korea Selatan. Kantor penghubung dihancurkan sebagai sikap tegas dari Korea Utara.
Tampaknya sudah cukup gerah menghadapi para pembelot, Korea Utara pun mengeluarkan peraturan untuk mencegah adanya pembelot.
Melansir Mirror.co.uk (31/7/2020), Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memberlakukan undang-undang baru yang kejam dalam tindakan keras besar-besaran terhadap pembelot.
Warga yang tinggal atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah di negara Asia yang berbatasan dengan China dipaksa untuk menandatangani janji yang menyatakan mereka "tidak akan pernah cacat", menurut laporan.
Kim Jong Un kini mengharuskan siapa pun di Korea Utara yang akan bepergian ke daerah perbatasan untuk menyerahkan dokumen dengan sidik jari mereka dan konfirmasi bahwa mereka tidak akan pergi secara permanen.
Tak berhenti di situ saja upaya Korea Utara dalam mengatasi para pembelot.
Sebuah sumber mengungkapkan bahwa Kim Jong-Un telah memerintahkan mata-mata untuk secara diam-diam menyusup ke negara-negara untuk menangkap para pembelot Korea Utara.
Melansir Express.co.uk, Rabu (11/11/2020), Kementerian Keamanan Negara, badan polisi rahasia negara, telah diperintahkan untuk menangkap "buronan" dan mereka yang membantu pelarian mereka, yang dikenal sebagai "perantara".
Pejabat keamanan yang beroperasi di kedutaan Korea Utara di berbagai negara, termasuk China dan Rusia, telah diminta untuk mencari pembelot yang kemudian akan diinterogasi dan dikirim ke penjara politik.
Sebuah sumber mengatakan kepada Daily NK, Pyongyang telah memerintahkan para pembelot dan perantara untuk "ditangani secara diam-diam".
Kerusakan terus berlanjut meskipun Pyongyang menutup perbatasan Korea Utara dengan China untuk menghentikan Covid-19 memasuki negara itu.
Pada hari Selasa, seorang warga berhasil membelot dan melintasi Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat yang memisahkan Korea Utara dari Korea Selatan.
Dia menghindari penangkapan meskipun memanjat tiga pagar kawat berduri dan menavigasi ladang ranjau yang dirancang untuk menghentikan pembelot.
Otoritas Korea Utara bertekad untuk menghentikan orang-orang yang menyeberang secara ilegal dan berencana untuk "terus memantau" perbatasan.
Sebuah sumber di Provinsi Hamgyong Utara mengatakan rezim Kim Jong-un memerintahkan penangkapan "buronan" dengan "diam-diam melacak pergerakan tersembunyi mereka".
Sumber itu mengatakan para pejabat diperintahkan untuk "diam-diam" membawa kembali pembelot di China yang tertangkap mencoba pergi ke Korea Selatan atau perantara yang mengkritik Pyongyang.
Perintah tersebut menginstruksikan pejabat untuk menyerahkan mereka untuk diinterogasi sebelum dikirim ke penjara politik, kata mereka.
Sumber itu menambahkan: “Menurut salah satu kader Kementerian Keamanan Negara di daerah perbatasan Provinsi Hamgyong Utara, Pyongyang memerintahkan agar para pembelot pergi ke Korea Selatan dan perantara di Korea Utara dan China ditangani secara diam-diam.
"(Perintah mengatakan bahwa) pembelot (sudah) di penjara China yang ditangkap oleh pasukan keamanan China saat tinggal di China tidak perlu segera diserahkan."
Terungkap bulan lalu Korea Utara telah memasang peralatan mata-mata untuk menindak panggilan yang dilakukan secara internasional oleh warganya.
Panggilan telepon internasional ilegal di Korea Utara tetapi banyak warga yang menyelundupkan telepon dari China.
Mereka kemudian dapat memanfaatkan jaringan seluler China yang dekat dengan perbatasan menggunakan WeChat, aplikasi yang mirip dengan WhatsApp yang digunakan di seluruh China.
Teknologi yang sebelumnya digunakan oleh Korea Utara juga dapat mengganggu komunikasi melalui panggilan tradisional dan pesan teks.
Tetapi teknologi terbaru Kim Jong-un lebih canggih dan dapat mengakses aplikasi yang diunduh termasuk WeChat.
Aktivitas politik ilegal, penyeberangan perbatasan, penyelundupan dan transaksi mata uang asing dipantau.
Kim Jong-un juga mengancam warga Korea Utara dengan hukuman karena membuang-buang makanan.
Arahan baru dari Komite Sentral Partai Buruh Korea mengatakan "hukuman berat yang legal" menanti mereka yang gagal melindungi ekonomi sosialis dan kesejahteraan rekan-rekan mereka dengan membuang-buang makanan.
Itu terjadi setelah tiga topan melanda pada Agustus dan awal September, menghancurkan lahan pertanian dan tanaman.