Ditutup-tutupi Korea Utara, Terungkap Rakyat Korut Serang Balik Pemerintah Usai Kim Jong-un Hukum Tiga Pejabatnya, Kritik Tajam Bawa-bawa Proyek Rudal

Intisari-Online.com - Kegagalan pejabat Korea Utara mengatasi kerusakan bencana topan dan banjir beberapa waktu lalu berujung dihukumnya 3 pejabat lokal oleh Kim Jong-un.

Kim Jong-un mengeluarkan hukuman mengerikan kepada 3 pejabat itu.

Namun, ada yang ditutup-tutupi Korea Utara, yaitu bagaimana pejabat lain dan rakyat Korea Utara melancarkan protes balik, bahkan mengkritik tajam pemerintahan Kim Jong-un.

Melansir Express.com (29/9/2020), Kim Jong-un memecat tiga pejabat itu karena kehancuran yang disebabkan oleh dua topan terpisah awal bulan ini.

Baca Juga: Daftar Orang-orang Terkuat Kedua di Korea Utara setelah Kim Jong-un, Dapat Memainkan Skenario Terburuk Jika Tak Ada Keluarga Kim yang Tersisa

Para pejabat dipecat atas penanganan bencana alam yang meluluhlantahkan pantai timur negara itu.

Awal bulan ini, topan Maysak dan Haishen menghantam kota pesisir Wonsan, di Korea Utara.

Kedua topan tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas, yakni hancurnya sebuah gedung apartemen yang menewaskan 70 warga.

Meskipun para pejabat dipecat oleh Kim, kolega dan penduduk di kota itu justru membalas serangan pemerintah.

Baca Juga: Menyingkap Peristiwa Bersejarah G30S 1965, Beragam Versi Dalang Peristiwa: PKI, CIA, Kudeta Merangkak oleh Soeharto atau Soekarno?

Mereka membalas pemerintah dengan menunjukkan bahwa pemerintahlah yang tidak melakukan pencegahan dengan benar.

Pemerintah membiarkan gedung-gedung tua tetap berdiri tanpa memperbaikinya.

Tak dapat dihindari bahwa keberadaan bangunan tua itu lemah dalam menghadapi angin topan maupun banjir.

Salah satu sumber mengatakan kepada Radio Free Asia, pemerintah belum menyiapkan kota atau provinsi untuk bencana alam.

Baca Juga: Hindari Lima Kebiasaan Ini yang Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Bahaya! Bisa Timbulkan Masalah Kesehatan Serius!

Sumber tersebut juga mengindikasikan kerusakan jauh lebih buruk dari yang telah dilaporkan.

“Jika pihak berwenang benar-benar tertarik untuk mencegah korban, mereka akan mengambil tindakan praktis, termasuk memperbaiki bangunan tua sebagai persiapan menghadapi topan dan hujan lebat," kata mereka.

Mereka pun mengkritik pemerintah, menilai bahwa pemerintah menghindari tanggung jawab dengan menghukum pejabat lokal ketika terjadi masalah.

“Pihak berwenang telah lama menghindari tanggung jawab dengan menghukum pejabat lokal setiap kali ada insiden atau masalah yang dapat menimbulkan keluhan dari warga," katanya.

Baca Juga: Jadi Buronan Timor Leste, Sosok Ini Bocorkan Ada Paham Komunis di Timor Leste, Bahkan Jadi Alasan Amerika Dukung Penuh Militer Indonesia Gempur Bumi Lorosae

“Jadi, kali ini mereka juga menyampaikan tanggung jawab kepada petugas atas kerusakan yang diakibatkan topan," imbuh sumber itu.

Topan telah menyebabkan banyak korban di Wonsan, belum lagi kerusakan fasilitas dan bangunan, tetapi pihak berwenang mengatakan bahwa hanya sebagian dari Wonsan yang terendam dan hanya sejumlah kecil nyawa yang hilang.

"Jika kita berbicara dengan warga, masih banyak orang yang hilang dan jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat," ungkap sumber, berbeda dari keterangan pihak berwenang Korut.

Sumber kedua juga mengkritik pemerintah karena kurangnya persiapan yang dilakukan untuk memerangi topan, menurut Express.co.uk.

“Komite Sentral sangat menyadari fitur geografis dan karakteristik provinsi Kangwon tetapi tetap memecat pejabat dari jabatan mereka untuk meneruskan tanggung jawab mereka," kata mereka.

Baca Juga: Limbah Minyak Goreng Bekas Ternyata Masih Bisa Jernih Kembali, Hanya Perlu 3 Bahan Dapur Ini Saja, Yakin Mau Lewatkan Ini? Dijamin Hemat!

Mereka membandingkan keseriusan pemerintah dalam pengembangan nuklir dan rudal dengan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.

"Daripada hanya kata-kata untuk rakyat atau konstruksi untuk menunjukkan pengembangan nuklir dan rudal untuk mempertahankan rezim, mereka harus membuat kebijakan praktis yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat."

Setelah topan minggu ini, Kim Jong-un mengadakan pertemuan eksekutif polisi untuk menilai langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.

Dalam pertemuan itu, dia juga memberhentikan ketua partai provinsi Hamyong Selatan.

Baca Juga: Hentikan Kebiasaan Buruk Begadang Sambil Main Ponsel Sekarang Juga, Dampaknya Sangat Mengerikan di Tubuh Anda

Pemimpin Tertinggi telah menyerukan hukuman beberapa pejabat setelah topan menyusul kerusakan dan korban jiwa.

Kim juga mengirim 12.000 anggota partai untuk membantu mengatasi kerusuhan di wilayah tersebut.

Topan datang saat negara itu mengalami salah satu musim hujan terburuk yang pernah tercatat.

Telah terjadi banjir yang meluas di seluruh Korea Utara, sementara dampak dari pandemi virus corona masih belum pasti.

Baca Juga: Kebijakan Bergaya Mafia Putin Didukung Trump, Uni Eropa akan Terjebak 'Pemikiran Bodoh' yang Malah Bikin Rusia-China Makin Mesra Jika Sampai Jatuhkan Sanksi Ini

(*)

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari

Artikel Terkait