Advertorial
Intisari-Online.com - Kegagalan pejabat Korea Utara mengatasi kerusakan bencana topan dan banjir beberapa waktu lalu berujung dihukumnya 3 pejabat lokal oleh Kim Jong-un.
Kim Jong-un mengeluarkan hukuman mengerikan kepada 3 pejabat itu.
Namun, ada yang ditutup-tutupi Korea Utara, yaitu bagaimana pejabat lain dan rakyat Korea Utara melancarkan protes balik, bahkan mengkritik tajam pemerintahan Kim Jong-un.
Melansir Express.com (29/9/2020), Kim Jong-un memecat tiga pejabat itu karena kehancuran yang disebabkan oleh dua topan terpisah awal bulan ini.
Para pejabat dipecat atas penanganan bencana alam yang meluluhlantahkan pantai timur negara itu.
Awal bulan ini, topan Maysak dan Haishen menghantam kota pesisir Wonsan, di Korea Utara.
Kedua topan tersebut menyebabkan kerusakan yang meluas, yakni hancurnya sebuah gedung apartemen yang menewaskan 70 warga.
Meskipun para pejabat dipecat oleh Kim, kolega dan penduduk di kota itu justru membalas serangan pemerintah.
Mereka membalas pemerintah dengan menunjukkan bahwa pemerintahlah yang tidak melakukan pencegahan dengan benar.
Pemerintah membiarkan gedung-gedung tua tetap berdiri tanpa memperbaikinya.
Tak dapat dihindari bahwa keberadaan bangunan tua itu lemah dalam menghadapi angin topan maupun banjir.
Salah satu sumber mengatakan kepada Radio Free Asia, pemerintah belum menyiapkan kota atau provinsi untuk bencana alam.
Sumber tersebut juga mengindikasikan kerusakan jauh lebih buruk dari yang telah dilaporkan.
“Jika pihak berwenang benar-benar tertarik untuk mencegah korban, mereka akan mengambil tindakan praktis, termasuk memperbaiki bangunan tua sebagai persiapan menghadapi topan dan hujan lebat," kata mereka.
Mereka pun mengkritik pemerintah, menilai bahwa pemerintah menghindari tanggung jawab dengan menghukum pejabat lokal ketika terjadi masalah.
“Pihak berwenang telah lama menghindari tanggung jawab dengan menghukum pejabat lokal setiap kali ada insiden atau masalah yang dapat menimbulkan keluhan dari warga," katanya.
“Jadi, kali ini mereka juga menyampaikan tanggung jawab kepada petugas atas kerusakan yang diakibatkan topan," imbuh sumber itu.
Topan telah menyebabkan banyak korban di Wonsan, belum lagi kerusakan fasilitas dan bangunan, tetapi pihak berwenang mengatakan bahwa hanya sebagian dari Wonsan yang terendam dan hanya sejumlah kecil nyawa yang hilang.
"Jika kita berbicara dengan warga, masih banyak orang yang hilang dan jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat," ungkap sumber, berbeda dari keterangan pihak berwenang Korut.
Sumber kedua juga mengkritik pemerintah karena kurangnya persiapan yang dilakukan untuk memerangi topan, menurut Express.co.uk.
“Komite Sentral sangat menyadari fitur geografis dan karakteristik provinsi Kangwon tetapi tetap memecat pejabat dari jabatan mereka untuk meneruskan tanggung jawab mereka," kata mereka.
Mereka membandingkan keseriusan pemerintah dalam pengembangan nuklir dan rudal dengan kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.
"Daripada hanya kata-kata untuk rakyat atau konstruksi untuk menunjukkan pengembangan nuklir dan rudal untuk mempertahankan rezim, mereka harus membuat kebijakan praktis yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat."
Setelah topan minggu ini, Kim Jong-un mengadakan pertemuan eksekutif polisi untuk menilai langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.
Dalam pertemuan itu, dia juga memberhentikan ketua partai provinsi Hamyong Selatan.
Pemimpin Tertinggi telah menyerukan hukuman beberapa pejabat setelah topan menyusul kerusakan dan korban jiwa.
Kim juga mengirim 12.000 anggota partai untuk membantu mengatasi kerusuhan di wilayah tersebut.
Topan datang saat negara itu mengalami salah satu musim hujan terburuk yang pernah tercatat.
Telah terjadi banjir yang meluas di seluruh Korea Utara, sementara dampak dari pandemi virus corona masih belum pasti.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari