Advertorial
Intisari-Online.com - Hampir enam bulan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia kini telah melewati jumlah 100.000 pasien.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Senin (27/7/2020) pukul 12.00 WIB, total ada 100.303 kasus Covid-19 di Tanah Air sejak awal pandemi.
Ini akibat adanya penambahan 1.525 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.
Berdasarkan data yang sama,ada 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dan total pasien Covid-19 yang meninggal mencapai 4.838 orang.
Artinya, masih ada 37.292 pasien Covid-19 yang saat ini masih menjalani perawatan.
Walau begitu, pemerintah dalam waktu dekat akan mengizinkan sekolah di luar zona hijau Covid-19 untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka.
Meski diklaim didukung oleh masyarakat melalui hasil survei, kebijakan ini dikritik oleh pemerhati pendidikan.
Rencana untuk membuka sekolah ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).
Awalnya, Doni menjawab pertanyaan wartawan mengenai peserta didik di daerah yang kesulitan mendapat sinyal internet untuk belajar jarak jauh.
Doni pun mengaku mengapresiasi berbagai upaya dan kreativitas yang dilakukan agar siswa tetap belajar.
Misalnya siswa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tetap belajar menggunakan radio.
"Jadi inilah kreativitas yang berkembang di masyarakat dan kami tentunya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada," kata Doni.
Doni lalu menyebutkan, pemerintah akan segera memberikan izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19.
Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menyampaikan pengumuman resmi terkait hal ini.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.
Doni menegaskan, sekolah tatap muka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas.
Artinya, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas dibatasi. Durasi belajar di kelas juga akan dipersingkat.
Doni tak menyebut secara gamblang alasan pemerintah nekat membuka sekolah tatap muka.
Namun, pada dua pekan lalu, Doni juga pernah bicara bahwa ada masukan dari orangtua murid hingga sekolah untuk membuka sekolah di zona kuning.
"Ini dalam topik pembahasan karena ini ada permintaan dari orangtua dan pimpinan sekolah yang mengatakan sudah sekian lama tidak ada aktivitas."
"Tapi kalau toh ini jadi, hanya di zona kuning," kata Doni pada Senin (13/7/2020).
Hasil survei
Pernyataan Doni itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Cyrus Network dan dirilis pada Senin kemarin.
Saat ditanya apakah setuju sekolah dibuka kembali, sebanyak 54,1 persen responden menjawab sangat setuju.
Sebanyak 26,1 persen lainnya menjawab setuju.
Dengan demikian, total ada 80 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.
CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto menilai, survei ini bisa menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah kembali.
"Ini bisa jadi bahan pertimbangan Mas Nadiem bahwa 80 persen publik jika ditanyakan soal persetujuan sekolah dibuka kembali, 80 persen sangat setuju dan setuju," kata dia.
Tuai kritik
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji mengkritisi langkah pemerintah yang berniat membuka sekolah di luar zona hijau.
Menurut Ubaid, pemerintah sedang kebingungan menyiasati pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
Membuka sekolah dinilai menjadi cara yang mudah untuk dilakukan, tetapi fatal karena rawan penyebaran Covid-19.
"Tampaknya memang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, cara yang mudah ya dibuka saja, tetapi ini menurut saya kebijakan yang fatal."
"Karena sekarang saja sudah banyak sekolah dan juga pesantren yang baru buka lalu Covid-19 menyebar di sana," kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com.
Menurut Ubaid, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharunya mengeluarkan kurikulum pandemi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Reformasi kurikulum ini juga sesuai dengan keinginan warga.
"Semua kalangan mendesak adanya kurikulum pandemi, tetapi pemerintah bergeming."
"Kemendikbud jangan terus tutup mata dan telinga, saatnya mendengarkan aspirasi warga," kata Ubaid.
(Ihsanuddin)
(Artikel ini telah tayang diKompas.comdengan judul "Saat Pemerintah Nekat Ingin Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19...")