Advertorial
Utang Indonesia Membengkak Dan Terus Dijadikan Perbincangan Netizen, Sri Mulyani Semprot Netizen Ungkap Fakta Dunia Tentang Utang Negara Islam
Intisari-online.com -Pandemi Covid-19 telah berdampak vital kepada sistem kesehatan dan ekonomi semua negara.
Dampak ini terasa berkali-kali lipat di Indonesia sebab sistem kesehatan Indonesia sendiri memiliki keuangan yang buruk.
BPJS sebelum Covid-19 sudah menanggung hutang yang tidak terhitung.
Kini, asuransi kesehatan nasional itu sudah tidak sanggup menanggung pasien Covid-19.
Kondisi itu diperburuk dengan banyaknya pengangguran dan sedikit yang bisa mendapatkan penghasilan di masa krisis ini.
Pemerintah akhirnya melakukan hal yang ekstrim: berhutang.
Sesungguhnya hutang bukanlah hal baru dalam mengurus keuangan setingkat negara terlebih negara seperti Indonesia.
Namun kali ini, netizen sudah bingung mengapa hutang Indonesia melejit tapi seakan-akan tidak ada perubahan yang signifikan.
Hal ini menyudutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ia sadar masyarakat cenderung memiliki stigma negatif terhadap proporsi hutang Indonesia.
Ia pun meminta masyarakat menghentikan itu.
Bisa dikatakan, lanjut dia, tak ada satu pun negara di dunia yang tak memiliki utang.
Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali negara- negara Islam.
"Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," tegas Sri Mulyani dalam live Instagram, seperti dikutip Minggu (19/7/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah.
Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB.
"Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget.
"Dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah," ucap Sri Mulyani.
Dia berujar, sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas.
"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang.
"Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," kata Sri Mulyani.
Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggal infrastruktur, lalu kedua utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah," tutur Sri Mulyani.
Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.
Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.
"Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda.
"Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," sebut Sri Mulyani.
Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.
Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.
Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.
Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS.
(Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Jawab Kritik: Semua Negara Islam Berutang"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini