Advertorial
5 Hari Setelah Diumumkan Jadi Menteri Paling Layak Di-reshuffle, Yasonna Bikin Gebrakan Tangkap Buronan Kelas Kakap yang 'Hilang' Selama 17 Tahun, Kebetulan?
Intisari-Online.com -Hanya berselang lima hari setelah sebuah survei menyebutnya sebagai menteri paling layak di-reshuffle, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sukses mengekstradisi buronan kelas kakap.
Buronan yang dimaksud adalah Maria Pauline Lumowa, pelaku pembobolan kas Bank BNI senilai Rp1,7 triliun.
Maria yang sudah menjadi buronan kelas kakap Indonesia selama 17 tahun berhasil diekstradisi dari Serbia.
"Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia," kata Yasonna dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
"Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv, Rabu (8/7/2020).
Yasoona ungkap upaya ekstradisi ini tak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara.
Benarkah? Jika merujuk pada tanggal penangkapan Maria olehNCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019, bisa dibilang proses ektradisi Maria tidaklah berjalan dengan mulus.
Lalu, mengapa Maria baru bisa diekstradisi sekarang?
Maria Pauline Lumowa adalah salah satu tersangka pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) Fiktif pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.
Bank BNI setujui dan kucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 Juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group milik Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.
Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.
Juni 2003, Pihak BNI lakukan penyelidikan dan laporkan Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke mabes polri.
Namun Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958 ini sudah lebih dahulu terbang ke Singapura sebelum ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri pada September 2003.
5 hari setelah dinyatakan layak di-reshufle
Ektradisi Maria sendiri hanya berselang lima hari dari pengumuman hasil sebuah survei yang menunjukkan bahwa Yosanna dianggap sebagai menteri di kabinet Jokowi yang paling layak di-reshuffle.
Direktur Indonesia Political Opinion ( IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebanyak 64,1 persen masyarakat menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly paling layak untuk di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu ia katakan berdasarkan hasil survei lembaganya yang dilakukan pada 8 hingga 25 Juni 2020.
"Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen, dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Dedi dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).
Setelah Yasonna, menteri yang dinilai layak untuk di-reshuffle adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen.
Kemudian di posisi ketiga ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, disusul Menteri Agama Facrul Razi 40,3 persen.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2 persen.
Lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 24,7 persen.
Menteri BUMN Erick Tohir 18,4 persen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Nadiem Makarim 13,0 persen.
Baca Juga: Inilah Nama-nama Besar yang 'Kompak' Masuk dalam Daftar Penerima Uang Korupsi e-KTP
"Jadi orang yang baru kemudian nama-nama yang muncul oleh di hadapan publik justru orang-orang yang dianggap paling dekat oleh Joko Widodo," ujarnya.
Survei dilakukan dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wellbeing purposive sampling atau wawancara online atau melalui sambung telepon.
Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 97 persen dengan margin error atau tingkat kesalahan dalam survei sebesar 3,54 persen.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen".