:quality(100)/photo/2018/04/22/3572694841.jpg)
Advertorial
Intisari-Online.com - Kim Jong-un terkenal, salah satunya karena ide-ide dan tindakannya yang tak biasa.
Baru-baru ini, Kim dikabarkan mengeksekusi seorang jenderalnya dengan cara yang tak biasa.
Yakni melemparkannya dalam dalam sebuah tangki raksasa berisi ikan piranha yang dibangun di dalam Ryongsong Residence Kim, di Pyongyang, Korea Utara.
Namun tahukah Anda bahwa pada awal tahun 2019 lalu, Kim juga mengeluarkan peraturan yang tak kalah mengejutkan dalam pidato awal tahunnya?
Diktator itu diketahuimenuntut agar setiap warga yang berbadan sehat menghasilkan dan mengirimkan 100kg tinja per hari.
Mengingat berat total rata-rata kotoran manusia kurang dari 99kg per harinya, pemerintah Korea Utara telah menambahkan bahwa siapa pun yang gagal harus menyerahkan kompos makanan seberat 300kg.
Fakta bahwa rata-rata orang menghasilkan 320 kg tinja dalam satu tahun membuat pendekatan Kim Jong-un tidak masuk akal.
Meskipun demikian, dia tentu saja tampak yakin tentang rencana tersebut selama pidato pidato berlangsung.
“Pihak berwenang di masing-masing daerah memberi tugas kepada pabrik, lembaga, dan kelompok warga dengan memberikan tanda kutip produksi untuk setiap individu,” kata sumber DPRK.
“Mereka menuntut agar setiap orang menghasilkan 100 kg kotoran manusia per hari, atau sekitar 3 ton per bulan.
Baca Juga: Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Ternyata Kekayaan Krisdayanti Ditaksir Capai Rp271 Miliar!
Tapi bagaimana mungkin satu orang bisa menghasilkan 3 ton kotoran manusia dan mengirimkannya?”
"Kebanyakan orang tidak dapat (membuat atau mengumpulkan) 100kg per hari, sehingga mereka akhirnya memberikan seberapa yang mereka anggap cukup," tambahnya.
“Oleh karena itu kuota menjadi tidak berarti. (Kuota) diperlakukan sama baik di kota dan desa dan berlaku untuk semua orang secara merata.
Ketika pabrik pakaian dan makanan kota (beroperasi dengan kapasitas penuh), pekerja akan mencoba segala cara untuk mengisi permintaan kuota itu.”
Dia menambahkan bahwa warga juga dapat membayar biaya tunai, atau membeli pupuk dari pedagang untuk memenuhi tuntutan harian itu.
Kebijakan Kim Jong-un itu dengan cepat mengundang kebencian di Korea Utara dari semua pihak.
Peraturan aneh itu sendiri harus dilakukan untuk mengatasi krisis pupuk yang menjadikan perekonomian negara menurun.
"Orang-orang marah, mengkritik rezim karena (sengaja menetapkan kuota sangat tinggi) yang memaksa orang membayar uang tunai, kemudian mengklaimnya akan digunakan untuk produksi pertanian,"tegasnya.