Arif Poyuono Ajak Masyarakat Tak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Jangan Lupa, Partai Politik Juga Dapat dari APBN

Intisari-Online.com -Menanggapi ancaman yang dilontarkanWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono yang mengajak masyarakat untuk tak membayar pajak,Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir.

Sri Mulyani merasa banyak politisi lain yang pastinya tidak setuju dengan ujaran Arif yang dipicu oleh kecurigaan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 akan adanya kecurangan dalam perhitungan suara di Pilpres 2019.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan kenegarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: Mengenang Pemilu 2014: Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 di Setiap Provinsi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus menaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

“Boleh meminta haknya, tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Baca Juga: Seorang 'Pelawak' Menangi Pilpres Ukraina Berdasarkan Hasil Quick Count, Petahana Langsung Akui Kekalahan

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat, termasuk DPR, partai politik juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala. Jadi kalau engga mau bayar pajak, ya negaranya enggak jalan," ucap bendahara negara itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono meminta pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

Pertama, menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Baca Juga: Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris: Hingga Usia Berapa Otak Manusia Mampu Belajar Bahasa Baru?

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

(Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum Gerindra Tolak Bayar Pajak, Ini Respons Sri Mulyani".

Baca Juga: Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris: Ini 10 Cara Gratis Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris dan TOEFL

Artikel Terkait