Jika Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Terjadi, Bagaimana Nasib Jakarta?

Intisari-Online.com – Dalam rapat terbatas pada Senin (29/4/2019) di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke luar Jawa.

Sebenarnya, rencana pemindahan ibu kota Indonesia sudah dibicarakan sejak tahun 2018 lalu.

Namun belum ada penjelasan lagi.

Nah, setelah hampir satu tahun berlalu, akhirnya pembahasan soal rencana ini dilakukan kembali.

Baca Juga : Kapal Vietnam Sengaja Tabrak Kapal Indonesia, Menteri Susi: Akan Saya Tenggelamkan Lebih Banyak Kapal Ikan Vietnam

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.”

“Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Tak akan hentikan pembangunan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmemastikan rencana pemindahan Ibu Kotatak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

Baca Juga : Tak Hanya Jadi Bumbu Masakan, Belimbing Wuluh Juga Bisa Atasi 7 Penyakit Ini Lho, Salah Satunya Sembuhkan Alergi

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke luar Jawa.

Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.”

“Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Tak mengurangi masalah di Jakarta

Meski ibu kota dipindahkan dari Jakarta, lanjut dia, tidak akan mengurangi permasalahan di Jakarta.

"Masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen dari pemerintah kita semua berkomitmen bahwa rencana pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," ucap Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Dalam paparan rapat terbatas Presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.

Baca Juga : Sakit Diabetes Tapi Ingin Berpuasa? Ini Nutrisi yang Harus Anda Lengkapi Selama Bulan Puasa

Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.

"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian.”

“Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.

Jakarta akan tetap macet

Anies juga menilai rencana pemindahanibu kotatidak akan mengurangi kemacetandi Jakarta.

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," tuturnya.

Ia menyampaikan, pengguna transportasi di Jakarta dibagi menjadi tiga unsur, yaitu unsur rumah tangga, swasta, dan pemerintahan.

Jika ibu kotapindah, lanjut dia, yang akan berpindah hanyalah pemerintahan dan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kemacetan di Jakarta.

"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu.”

“Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 sampai 9 persen," ucap dia.

Menurut Anies, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi, bukan untuk mengurangi kemacetan.

"Pemerintah misalnya tidak berada di ibu kota. Jadi tantangan kemacetan masih tetap tinggi," ujar Anies.(Ryana Aryadita Umasugi)

(Artikel ini telah tayang diKompas.com dengan judul "Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?")

Baca Juga : Hamil di Usia 37 Tahun, Meghan Markle Alami ‘Kehamilan Geriatri’, Adakah Bahayanya?

Artikel Terkait