Advertorial
Intisari-Online.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya akan bertindak tegas kepada kepala dinas yang berbohong terkait ketersediaan blangko KTP elektronik.
Tidak dipungkirinya ada beberapa kejadian di daerah yang mengaku blangko KTP elektronik kosong karena tidak ada stok padahal sebenarnya masih ada.
"Bagi yang bohong, kepala dinasnya akan kami ganti," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Di tempat yang sama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ketersediaan blangko KTP elektronik di pusat masih tersedia cukup banyak.
Menurutnya, para kepala dinas harus memberikan informasi yang benar untuk masyarakat agar tidak tersesat dengan berita yang tidak sesuai fakta.
"Nah, masyarakat perlu diberi edukasi yang benar. Blangko yang tersedia cukup. Bagi yang belum merekan segera merekam," tutur Zudan.
Diketahui, Zudan harus turun langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di daerah untuk memeriksa ketersediaan blangko KTP elektronik.
"Kemarin saya sidak ke kota Cirebon, saya menyamar sebagai pemohon. Receptionist di sana mengatakan 'Pak, Bapak di sini rekam paling banter dapat surat keterangan'. Saya tanya alasannya mengapa dia ngomong begitu," ujar Zudan.
Zudan pun sangat kaget saat mendengar jawaban si receptionist terkait proses perekaman KTP elektronik. Menurutnya, jawaban si receptionist tersebut tidak masuk akal.
"Dia bilang 'Ya blangko sudah sejak setahun blangkonya habis'. Dia bilang blangko kosong karena ada kasus korupsi, padahal itu tidak ada kaitannya," tuturnya.
Ternyata setelah dirinya mengecek secara langsung, bahwa masih ada tersisi 23 ribu blangko di lokasi yang ia sidak. Padahal menurutnya, Kemendagri terus melakukan pengadaan blangko.
Tak hanya di Cirebon, saat ia mengunjungi Kabupaten Gianyar pun turut mendapat jawaban yang sama yakni blangko habis saat hendak melakukan perekaman KTP elektronik.
Dirinya di Gianyar menanyakan secara langsung ke receptionist hingga petugas verifikasi terkait ketersediaan blangko.
"Padahal di sana masih ada tersedia 1.500 blangko," ujarnya.
Zudan memastikan bahwa blangko untuk pembuatan KTP elektronik di seluruh Indonesia dalam kategori cukup.
Menurutnya, blangko KTP elektronik di beberapa Kabupaten/Kota sedang dilakukan proses distribusi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan di daerah.
"Pada akhir Januari 2017 telah dilakukan pelelangan pengadaan blangko KTP el sebanyak 7 juta keping. Hasil pengadaan tersebut saat ini telah selesai dididtribusikan ke 514 Kabupaten/Kota," ujarnya.
Masih kata Zudan, untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP el sampai akhir 2017, saat ini sedang dilakukan distribusi secara bertahap dari hasil pelelangan tahap kedua sebesar 7,4 juta keping.
"Guna pemenuhan kebutuhan sampai akhir tahun 2018 sedang dilakukan proses pengadaan blangko KTP-el sebesar 11.500.000 keping melalui mekanisme e-catalog dan secara paralel dilakukan proses pelelangan umum untuk antisipasi kegagalan proses melalui e-catalog," ujarnya.
(Muhammad Zulfikar)
Artikel ini sudah tayang di tribunnews.com dengan judul “Mendagri Siap Pecat Kepala Dinas yang Bohong Soal Blangko E-KTP”.