Intisari-Online.com - September menjadi bulan yang gaduh di Indonesia, terutama terkait isu-isu yang berhubungan dengan tragedi berdarah Gerakan 30 September.
Belum lama ini Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan diputarkembalinya film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang kontroversial itu. Ia berdalih pemutaran film itu sebagai upaya untuk meluruskan sejarah.
(Baca juga: Sukmawati: Bapak Menangis Mendengar Kabar Pembunuhan Massal Terkait G30S)
Presiden Joko Widodo juga ikut-ikutan urun rembug soal film garapan Arifin C. Noer itu. Lebih dari itu, Presiden berharap ada film G30S dengan versi lebih kekinian. Untuk generasi milenial, bilangnya, seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia menekankan bahwa menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, seharusnya dibuatkan lagi film yang disesuaikan dengan gaya mereka.
Dengan begitu, para anak muda ini akan dengan mudah memahami bahayanya komunisme.
“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang, seperti dikutip setkab.go.id.
Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Seperti disebut di awal, film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer.
Film ini diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru era Presiden Soeharto.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah Gerakan 30 September 1965.
(Baca juga: Depolitisasi Film Sejarah Peristiwa 1965)
"Namanya sejarah, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9).
Oleh sebab itu, ia tak masalah jika film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI diputar di layar-layar kaca televisi nasional.
“Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah,” kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.