Penulis
Intisari-Online.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I-2017.
Hal ini sekaligus digunakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk menjawab kritik banyak pihak terkait kinerja ekonomi pemerintah.
"Dengan begitu banyaknya berita pada Minggu ini, Ini kesempatannya yang baik juga bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal," ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017) malam.
Penerimaan
Pertama terkait realisasi Penerimaan Perpajakan hingga akhir Juni 2017 mencapai Rp517,9 triliun, atau 38,2 persen dari target.
(Baca juga: Sri Mulyani: Kemenkeu Hanya Perlu Lakukan Ini Agar 626.666 Siswa SD Dapat Kartu Indonesia Pintar)
Angka naik 9,6 persen dibandingkan dengan penerimaan perpajakan pada periode yang sama 2016.
Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Non Migas Rp482,7 triliun atau naik 8,6 persen, Penerimaan Kepabeanan Cukai Rp61,7 triliun atau naik 0,6 persen, dan Pajak Penghasilan (PPh) Migas Rp27,6 triliun atau naik 69 persen.
Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai 13,5 persen. Padahal periode yang sama tahun lalu, PPN anjlok negatif 3,1 persen.
Selain itu kata Sri Mulyani, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 orang pribadi dan bea keluar semester I-2017 juga lebih baik dibandingkan semester I-2016.
Total, penerimaan negara hingga semester I-2017 mencapai Rp718 triliun. Rinciannya, Rp 571,9 triliun Penerimaan Perpajakan dari Rp146,1 triliun berasal dari Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Rp0,2 triliun.
(Baca juga: Sri Mulyani: Tiap Rupiah dari Pajak Harus Kembali ke Rakyat, Bukan ke Birokrat dalam Bentuk Korupsi)
Belanja
Sementara itu dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengklaim realisasinya lebih baik dibandingkan semester pertama tahun lalu.
Total belanja negara pada semester I-2017 mencapai Rp893,3 triliun, atau naik Rp27,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski begitu, bila mengacu kepada target belanja APBN 2017 Rp2.080, raalisasi belanja negara semester I-2017 baru mencapai 43 persen.
Realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp498,6 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp394 triliun.
Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai 29 persen, lebih tinggi tinggi dari semester pertama 2016.
Dana ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, puskesmas, pasar, dan rumah sakit rujukan.
Sementara itu realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp42,7 persen, juga lebih tinggi dari semester pertama tahun lalu.
Antara lain untuk penyisiran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Belanja negara itu tutur Sri Mulyani dipergunakan untuk membangun diantaranya jalan sepanjang 46,3 Km, jembatan dengan total panjang 523 meter, fly over atau underpass 1.887 meter.
Selain itu, telah disalurkan Kartu Indoneisa Pintar (KIP) kepada 6,6 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 4,5 juta siswa, dan Program Bidik Misi untuk 256.600 mahasiwa.
Defisit dan Utang
Berdasarkan realisasi penerimaan negara dan belanja negara semester I-2017, kondisi keuangan negara mengalami defisit Rp175 triliun, atau 1,29 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Rasio defisit anggaran itu lebih kecil dibandingkan semester pertama tahun lalu yang mengaku 1,82 persen.
Adapun keseimbangan primer mencapai Rp68,3 triliun. Kondisi ini dinilai lebih baik sebab pada periode pertama tahun lalu, keseimbangan primer justru negatif Rp 143,4 triliun.
"Ini menunjukan kami coba memperbaiki APBN tanpa menganggu ekonomi," kata Sri Mulyani.
Kondisi defisit itu anggaran membuat pemerintah harus mengambil utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Hingga semester I-2017 ini, total penerbitan SBN tutur Sri Mulyani justru tumbuh negatif 23,3.persen.
Jumlah itu lebih kecil dari penerbitan SBN pada periode yang sama tahun lalu yang justru tumbuh 34 persen.
Dari data yang ditujukan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah sudah mengambil utang Rp207 triliun selama semester pertama tahun ini.
Ia berjanji akan melakukan pengelolaan defisit dan utang pemerintah sehingga tidak membahayakan keuangan negara.
Selain itu Sri Mulyani berharap data-data yang ia beberkan ini bisa membuat masyarakat mengerti kondisi sesungguhnya keuangan negara.
(Yoga Sukmana)
Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul “Jawab Kritik, Sri Mulyani Beberkan Rapor Kinerja APBN”.