Uang hasil tilang dan dam itu kemudian dikumpulkan melalui lembaga tertentu dan dialokasikan untuk berbagai kepentingan masyarakat luas, misalnya membangun infrastruktur jalan, pendidikan, dan sebagainya.
Menurut Hasbullah, begitu pula dengana cukai rokok yang dibayarkan kepada pemerintah untuk bidang kesehatan, menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Jika dikembalikan ke arti dasarnya, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
Berdasarkan penjelasan di laman Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, terdapat tiga jenis barang yang dikenai cukai, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
Barang-barang yang dikenai cukai adalah yang konsumsinya perlu dikendalikan, keberadaannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Rokok termasuk barang yang dikenai cukai karena merupakan produk turunan dari tembakau, dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan.
Dengan kata lain, rokok adalah barang yang menyimpan risiko bahaya sehingga penggunaannya dikenai cukai.
"Sama, cukai rokok adalah denda. Uang dendanya itulah yang dipakai untuk memperbaiki kesehatan orang," ujar Hasbullah.
"Ini orang Indonesia kan memang aneh, bukannya malu kalau melanggar peraturan, malah bangga. Nah inilah quote-unquote, perilaku buruknya orang-orang kita," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.
Adapun uang cukai yang disetor produsen rokok kepada pemerintah adalah uang yang diperoleh dari masyarakat yang notabene melanggar (para perokok).
"Itu produsen dia cuma nalangin dendanya, uangnya dari masayarakat, dendanya dari masyarakat yang berperilaku buruk. Industri tidak memiliki kontribusi, cuma dia pada ngaku-ngaku," kata Hasbullah.
Imbauan