Intisari-Online.com - Rapat Paripurna DPR memutuskan penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diwarnai interupsi anggota dewan dari berbagai fraksi.
(Baca juga: DPRD DKI Permalukan Diri Sendiri dengan Mengajukan Hak Angket Terhadap Ahok)
Tiga fraksi yang melakukan interupsi yakni PKB, Demokrat dan Gerindra.
Ketiga fraksi tersebut menolak penggunaan hak angket KPK setelah mendapatkan penjelasan dari pengusul.
"Keputusan belum kita ambil bapak ibu sekalian, jangan kita terlalu tegang. Kedua hak angket adalah konstitusional secara sangat biasa, setelah hak bertanya dilakukan alat kelengkapan masing-masing. Ini adalah eksistensi dari penggunaan hak secara konstitusional," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin rapat di ruang rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
(Baca juga: Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada DKI, Tujuh dari Delapan Tahanan KPK Kompak Acungkan Tiga Jari)
Fahri lalu menjelaskan kronologis usulan hak angket terhadap KPK.
Hal itu diawali rapat marathon di Komisi III DPR dengan KPK yang diikuti seluruh fraksi.
Kemudian, kesimpulan mengenai hak angket ditindaklanjuti Pimpinan DPR dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Hasil Bamus kemudian dibawa dalam rapat paripurna hari ini.
"Pandangan sudah disampaikan, tetapi mengatakan dan menanyakan kepasa seluruh anggota apakah usul penggunaan hak angket terhadap pelaksanan tugas dan kewenangan KPK yang diatur UU dapat disetujui hak angket," kata Fahri.
"Setuju," kata peserta rapat.