Intisari-Online.com - Kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakata nonaktif Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tak kunjung menemui titik terang. Beberapa orang mendesak supaya ia segera ditahan, ada pula yang mau jadi penjamin supaya Ahok dibebaskan.
Soal mereka yang mau menjadi penjamin supaya ahok tak ditahan, ada beberapa alasan yang mendasarinya.
(Buni Yani, Dulu Pendukung Jokowi-Ahok, Kini Berseberangan)
Salah satunya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Conference on Relegion and Peace (ICRP) Muhammad Monib yang menjadi satu dari 191 tokoh yang ingin menjain Ahok, kasus yang menerpa Ahok adalah bentuk kriminalisasi.
“Ini gerakan politik saja," kata Monib dalam jumpa pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) di sebuah restoran di Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1), dilaporkan Kompas.com.
Lebih dari itu, Monib menyebut Ahok tidak menistakan agama. Ia justru berdalih bahwa Ahok telah menjalankan nilai-nilai yang ada di Islam. Salah satu yang menjadi rujukan Monib adalah kinerja Ahok saat menjalankan yang transparansi dan bersih dari korupsi.
Ahok menurutnya orang yang dapat dipercaya dan dalam mengelola anggaran daerah Ahok mau mengumumkannya ke publik. Perkataan Ahok dan kebijakannya, lanjutnya, juga sejalan.
“Ahok ini kebijakan dalam mengelola PAD Jakarta yang sangat besar, sangat menguntungkan umat Islam, atas dasar itu saya pasang badan,” ujar Monib. “PAD besar Rp 70 triliun itu dia sudah sampaikan ke warga DKI. Ini sebuah sifat yang pemberitahuan yang kita butuhkan, rasanya Ahok memenuhi unsur tablig. Dia menyampaikan kewajiban, amanahnya di publik.”
Ia juga melihat prestasi dan kinerja Ahok sudah dirasakan masyarakat. Ia menyindir sikap orang yang menutup mata atas kinerja dan prestasi nyata yang dilakukan Ahok. Islam, lanjut Monib, mempunya sifat mengedepankan kerja dan prestasi.
Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom mengatakan, ikut memberi jaminan untuk Ahok, di tengah proses hukum Ahok yang sedang berjalan ini, dengan harapan Ahok tetap dapat ikut Pilkada dengan baik. “Agar Ahok di tengah kasus hukumnya yang berjalan, diberi kebebasan menyampaikan visi misi untuk tidak dihalangi hak-haknya,” ujar Gomar.
Pihaknya ingin Pilkada DKI yang berkualitas. Karena itu, ia berharap semua kontestan diberi kesempatan yang sama di ruang publik untuk menyampaikan visi misinya. Tanpa itu, Pilkada menurutnya jadi tidak berkualitas. “Tujuannya tidak lain kita punya Pilkada yang berkualitas. Di mana kita semua tahu yang kita pilih, tidak asal pilih,” kata dia.
Kita tunggu saja, bagaimana nasib Ahok di persidangan nanti.