Artikel ini tentang apa saja tugas dan siapa saja anggota Panitia Sembilan? Semoga bermanfaat untuk para pembaca sekalian.
---
Intisari hadir di WhatsApp Channe, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com - Salah satu fragmen penting dalam sejarah lahirnya Pancasila adalah keberadaan Tim Sembilan. Tim Sembilan adalah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara.
Lalu apa saja tugas dan siapa saja anggota Panitia Sembilan?
Mengutip Kompas.com, Panitia Sembilan dibentuk pada sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945). Sedangkan, panitia kecil dibentuk oleh BPUPKI saat melakukan sidang pertama. Sidang tersebut untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.
Baca Juga: Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan?
Salah satu hasil sidang pertama BPUPKI adalah perlunya dibuat dasar negara, yang kemudian dilimpahkan kepada Panitia Sembilan. Panitia sembilan terdiri dari sembilan tokoh yang berpengaruh dalam proses memperjuangkan kemerdekaan.
Anggota Panitia Sembilan
Anggota Panitia Sembilan berjumlah sembilan orang yang terdiri dari golongan Islam dan golongan nasionalis.
- Golongan Islam adalah:
Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan KH Abdul Wahid Hasyim
- Golongan nasionalis adalah:
Soekarno, Mohammad Hatta, Moh Yamin, AA Maramis, dan Achmad Soebardjo. Dan tugas mereka adalah sebagai berikut:
- Merumuskan dasar negara Indonesia.
- Memberikan masukan secara tulisan dan lisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia.
- Menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara.
- Menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia.
Panitia Sembilan kemudian membuat perumusan Piagam Jakarta yang menjadi dasar terbentuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan isinya gabungan pendapat antara golongan Islam dan golongan nasionalis.
Rumusan dasar negara Panitia Sembilan dijadikan sebagai preambule atau Pembukaan UUD 1945. Rancangan Pembukaan UUD 1945 inilah yang disebut Piagam Jakarta, di mana disahkan pada tanggal 22 Juni 1945.
Isi Piagam Jakarta
Isi Piagam Jakarta terdiri dari empat alinea yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Djakarta, 22-6-1945
Panitia Sembilan
Perubahan Piagam Jakarta
Pada sore hari, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan isi Piagam Jakarta. Saat itu, Mohammad Hatta didatangi perwakilan dari Indonesia bagian timur. Mereka menyampaikan bahwa ada perwakilan dari Katolik dan Protestan yang merasa keberatan dengan kalimatan dalam Piagam Jakarta, yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Kemudian, Hatta mengajak beberapa tokoh, seperti KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr Teuku Mohammad Hasan, untuk melakukan rapat sebelum sidang PPKI dimulai. Hasilnya, mereka sepakat menghilangkan kalimat yang dipersoalkan dan mengganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Itulah artikel tentang apa saja tugas dan siapa saja anggota Panitia Sembilan? Semoga bermanfaat untuk para pembaca sekalian.
Baca Juga: Bagaimana Pancasila Dikenal Sejak Zaman Majapahit dalam Kitab Sutasoma?