Intisari-online.com - Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia mengalami periode turbulensi politik yang signifikan. Kekuatan politik sayap kiri yang berkonsolidasi memicu serangkaian pemberontakan militer di seluruh negeri, yang ironisnya mendapat dukungan dari kelompok sayap kanan.
Dalam menghadapi situasi yang semakin tegang ini, Presiden Sukarno mengambil langkah radikal pada Februari 1957 dengan mengumumkan penghentian "demokrasi liberal" dan transisi ke "demokrasi terpimpin," sebuah sistem politik yang lebih otoriter.
Langkah ini didukung oleh militer, khususnya oleh Jenderal Nasution, dan pada 14 Maret 1957, keadaan darurat militer diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.
Kebijakan baru ini menimbulkan kekhawatiran di negara-negara Barat, yang melihat penolakan Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal sebagai ancaman. Akibatnya, Indonesia terpaksa mencari dukungan dari Uni Soviet karena Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia menolak untuk menjual senjata atau peralatan militer kepada pemerintah Jakarta.
Situasi ini berubah ketika seorang pilot Amerika ditangkap oleh Indonesia, yang mengungkapkan keterlibatan AS dalam mendukung gerakan separatis. Di bawah tekanan internasional, AS akhirnya mengubah kebijakannya dan mulai menyediakan senjata senilai 7 juta dollar AS kepada Indonesia pada pertengahan Agustus 1958, diikuti oleh Inggris, Jerman, dan Italia yang juga menandatangani kontrak penyediaan peralatan militer.
Ironisnya, negara-negara Barat sendiri yang mendorong Indonesia untuk menjalin hubungan dengan negara-negara sosialis.
Pada Januari 1958, sebuah misi pengadaan yang dipimpin oleh Kolonel Jani berangkat ke negara-negara Blok Soviet, termasuk Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Di sana, mereka menandatangani kontrak untuk penyediaan senjata, yang sebagian besar berasal dari Uni Soviet namun dikirim dengan bendera negara-negara sahabat.
Pemimpin Indonesia menyambut baik tawaran ini, meskipun menyadari bahwa kerja sama dengan Soviet tidak akan disambut baik oleh banyak negara, terutama di Barat, dan bahkan di dalam negeri sendiri.
Sebagai langkah perlindungan, Republik Rakyat Polandia dilibatkan dalam operasi ini, dengan semua pasokan senjata akan dikirim atas namanya. Alasan pemilihan Polandia cukup unik—bendera nasional Polandia dan Indonesia memiliki kombinasi warna yang sama, putih dan merah, tetapi dengan urutan yang berlawanan.
Bendera kapal perang Indonesia mirip dengan bendera nasional, sedangkan kapal Polandia memiliki tambahan gambar elang pada latar belakang merah yang dijahit pada garis putih, serta potongan segitiga di tepi bendera.
Baca Juga: Mengungkap Kejahatan CIA Runtuhkan Negara Dunia Ketiga Termasuk Indonesia