Sejarah kebijakan perumahan rakyat di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Ketika itu sasarannya adalah para pegawai pemerintahan. Semakin masif saat era Orde Baru.
Intisari-Online.com - Semua orang saat ini berbicara tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Sebagian besar mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Penyelenggaraan Tapera sendiri resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 lalu lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Undang-Undang Tapera disebut-sebut akan menjadi solusi pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah di Indonesia.
Melalui adanya Tapera, setiap pemberi kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta kepada BP Tapera. Meski begitu, ada beberapa poin yang menjadi sasaran tembak kebijakan yang disebut hanya menguntungkan pemerintahan ini. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, tapi payung besarnya: Perumahan Rakyat.
Sebenarnya sejak kapan kebijakan perumahan rakyat ada di Indonesia?
Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perumahan.pu.go.id, kebijakan perumahan rakyat sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda. Tepatnya tahun 1942.
Begini timeline-nya, berdasar situs PUPR.
1924
Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau disebut dengan BWR. Peraturan ini mendorong penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Hindia Belanda.
1925 - 1930
Pemerintah Hindia Belanda mulai lebih serius melakukan penataan kota menjadi lebih modern mengacu model kota-kota di Eropa untuk menyediakan permukiman yang layak kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang makin banyak datang ke Hindia Belanda