Intisari-online.com - Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959.
Hal ini memang diwarnai dengan semangat demokrasi dan partisipasi rakyat yang tinggi.
Namun, di balik gejolak politik yang terjadi saat itu, terdapat hambatan signifikan dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Berikut beberapa faktor utama pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan.
1. Ketidakstabilan Politik:
Pergantian Kabinet yang Sering: Kabinet silih berganti dengan cepat, rata-rata hanya bertahan beberapa bulan.
Hal ini mengakibatkan program pembangunan yang tertunda dan terhambat karena pergantian kepemimpinan dan visi misi kabinet.
Dominasi Ideologi Politik: Para pemimpin partai lebih fokus pada kepentingan politik dan ideologis partainya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan nasional.
Hal ini menyebabkan program pembangunan terpolitisasi dan tidak terlaksana secara objektif.
Konflik Antarpartai: Persaingan antarpartai yang tajam dan ketegangan politik yang tinggi menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Kekurangan Sumber Daya:
Keterbatasan Dana: Kekayaan negara masih minim dan belum dikelola secara optimal, sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan nasional terbatas.
Kurangnya Tenaga Ahli: Ketersediaan tenaga ahli dan profesional dalam bidang pembangunan masih minim, sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan.
Infrastruktur yang Lemah: Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih belum memadai, sehingga menyulitkan distribusi barang dan jasa serta menghambat konektivitas antarwilayah.
3. Fokus pada Urusan Politik:
Prioritas pada Konsolidasi Politik: Pada masa awal kemerdekaan, fokus utama pemerintah adalah pada konsolidasi politik dan pemulihan keamanan setelah lepas dari penjajahan Belanda.
Hal ini menyebabkan perhatian terhadap pembangunan nasional teralihkan.
Dominasi Urusan Parlementer: Banyak waktu dan energi pemerintah terserap dalam urusan parlementer, seperti sidang kabinet, mosi tidak percaya, dan pembentukan koalisi.
Hal ini menyebabkan kurangnya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Kurangnya Koordinasi dan Integrasi:
Ketidakjelasan Visi Pembangunan: Visi pembangunan nasional yang jelas dan terarah masih belum terumuskan secara komprehensif.
Kurangnya Koordinasi Antar Kementerian: Program pembangunan antar kementerian dan lembaga tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi tumpang tindih dan inefisiensi.
Baca Juga: Apa yang Menjadi Penyebab Keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo?
Lemahnya Peran Pemerintah Daerah: Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional masih minim, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Meskipun terdapat berbagai hambatan, periode Demokrasi Parlementer juga menorehkan beberapa pencapaian dalam pembangunan nasional, seperti:
Peletakan Landasan Hukum: Berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional dirumuskan dan disahkan.
Pembangunan Infrastruktur Dasar: Beberapa proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi dibangun.
Pengembangan Pendidikan: Akses pendidikan ditingkatkan dengan pembangunan sekolah dan peningkatan jumlah guru.
Meskipun masa Demokrasi Parlementer terbilang singkat dan penuh dengan gejolak politik, periode ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia.
Pengalaman berharga dari periode ini menjadi pelajaran berharga untuk membangun sistem politik yang stabil dan efektif, serta merumuskan strategi pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan.
Kesimpulan:
Ketidakstabilan politik, keterbatasan sumber daya, fokus pada urusan politik, dan kurangnya koordinasi dan integrasi menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan nasional terhambat pada masa Demokrasi Parlementer.
Meskipun terdapat beberapa pencapaian, periode ini menjadi refleksi penting untuk membangun sistem politik yang stabil dan strategi pembangunan nasional yang lebih efektif di masa depan.
Demikian, beberapa faktor utama pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan.